Siasat Himbara Jaga Aset di Tengah Utang Jumbo BUMN Karya dan Berakhirnya Relaksasi

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Himbara, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), berupaya menjaga kualitas asetnya di tengah berbagai tantangan pada 2024.

Sejumlah tantangan menghampiri Bank Himbara di antaranya utang jumbo BUMN karya dan akan berakhirnya restrukturisasi kredit Covid-19. 

Salah satu bank milik negara, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) tengah ancang-ancang menjaga kualitas asetnya di tengah tantangan restrukturisasi kredit Covid-19 yang akan berakhir.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) lama dan restrukturisasi Covid-19, BTN telah membentuk tim. Terdapat divisi yang menangani khusus restrukturisasi kredit Covid-19.

"Ada unit collection tangani tunggakan-tunggakan," tuturnya dalam paparan kinerja pada Senin (12/2/2024).

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan perseoran juga mengupayakan bisa menjaga kualitas aset pada 2024. NPL diproyeksikan pada akhir 2024 ada di bawah 3%.

"Ada jalannya, strategi aset sales dan kami mendapatkan recovery besar tahun ini," ujarnya setelah acara Top 100 CEO & The Next Leader Forum 2023 yang digelar Infobank serta Ikatan Bankir Indonesia (IBI) pada Selasa (5/12/2023).

Adapun, BTN mencatatkan perbaikan kualitas aset mereka pada 2023. Tercatat, NPL gross turun dari 3,38% pada 2022 menjadi 3,01% pada 2023. Sementara NPL nett terjaga di level 1,32%.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) pun berupaya menjaga kualitas asetnya di tengah berakhirnya restrukturisasi pada Maret 2024. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan angka restrukturisasi Covid-19 di BRI kian turun.

Total kredit restrukturisasi Covid-19 di BRI per Desember 2023 mencapai Rp54,5 triliun, susut dari posisi tahun sebelumnya Rp107,2 triliun.  BRI pun menyiapkan pencadangan yang memadai. Tercatat, NPL coverage BRI di level 229,09% per Desember 2023.

Adapun, BRI telah menjaga kualitas asetnya dengan NPL di level 2,95% per Desember 2023.

"Kemampuan BRI dalam mengelola NPL dibawah 3% tersebut membuktikan prinsip risk management telah dijalankan dengan baik oleh BRI mengingat mayoritas portofolio BRI ada di segmen UMKM," tutur Sunarso.

Restrukturisasi Kredit 

Sebagaimana diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengakhiri kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2024. Awalnya restrukturisasi kredit Covid-19 direncanakan berakhir pada Maret 2023, namun OJK telah memperpanjang restrukturisasi Covid-19 secara terbatas, yakni kepada tiga segmen dan wilayah tertentu saja hingga Maret 2024.

Tiga segmen yang diperpanjang restrukturisasinya adalah UMKM, penyediaan akomodasi dan makan-minum, serta beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja besar. Sementara, berdasarkan wilayah, OJK masih mempertimbangkan bahwa Provinsi Bali belum pulih sepenuhnya dari Covid-19.

Sementara, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan dengan akan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19 dari OJK, bank harusnya sudah lebih siap menanggulangi. Bank pun perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. 

Perbesar

Utang Jumbo BUMN Karya

Selain strategi dalam mengatasi tantangan berakhirnya restrukturisasi kredit Covid-19, himpunan bank milik negara (Himbara) juga mengantisipasi risiko lainnya, yakni utang jumbo BUMN karya.

Sejumlah BUMN karya memang didera utang di sejumlah Himbara. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) misalnya mengacu laporan keuangan Waskita per 30 September 2023, mempunyai perjanjian restrukturisasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Rp7,45 triliun, Bank Mandiri Rp4,56 triliun, dan BRI Rp2,69 triliun. 

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) pun masih mencatatkan tumpukan utang di Himbara. Tercatat, WIKA memiliki utang di Bank Mandiri Rp3,87 triliun, BRI Rp990 miliar, dan BNI Rp504 miliar.

Dalam perkembangannya, WIKA telah mendapatkan kesepakatan restrukturisasi oleh 11 kreditur perbankan melalui penandatanganan master restructuring agreement (MRA) yang disaksikan oleh Kementerian BUMN pada Januari 2024. Sementara, restrukturisasi Waskita Karya masih berprogres.

Dalam hal utang jumbo WIKA dan Waskita Karya, Bank Mandiri pun berupaya terus memantau restrukturisasi. Seiring dengan itu, Bank Mandiri memperkuat pencadangan guna menjaga kualitas aset. Pencadangan untuk kredit BUMN karya akan dievaluasi secara periodik.

"Mengikuti proses restrukturisasi tersebut, BUMN karya akan melakukan perbaikan model bisnis agar tetap going concern dengan kinerja yang sustain ke depan, meskipun masih dalam restrukturisasi dengan beberapa kreditur," ujar Ahmad Siddik Badruddin, yang kala itu masih menjabat Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri dalam paparan kinerja pada beberapa waktu lalu. 

Adapun, per akhir Desember 2023, Bank Mandiri telah meningkatkan NPL coverage bank only dari 311% menjadi 384% secara tahunan.

Bank Mandiri sendiri telah mencatatkan perbaikan kualitas asetnya pada 2023. Tercatat, NPL gross BMRI turun dari 1,88% pada 2022 menjadi 1,02% pada 2023. Kemudian, NPL nett BMRI turun dari 0,26% ke 0,29%.

Selain Bank Mandiri, BNI pun meningkatkan pencadangan mereka seiring dengan masih berkutatnya utang jumbo Waskita Karya dan WIKA. Tercatat, NPL coverage BNI naik dari 278,3% pada Desember 2022 menjadi 319% pada Desember 2023.

Sementara itu, BNI mencatatkan perbaikan kualitas asetnya pada 2023. NPL gross turun dari 2,81% pada 2022 menjadi 2,14% pada 2023. Meskipun, NPL nett naik dari 0,49% ke 0,61%.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan Waskita dan WIKA memang masih dalam upaya proses restrukturisasi kepada kreditur dalam upaya menjaga kinerja perseroan.

Dua BUMN karya itu juga tengah berproses untuk perbaikan tata kelola dan manajemen risiko, termasuk transformasi bisnis, efisiensi, serta divestasi atas aset.

"OJK senantiasa memonitor restrukturisasi yang akan dilakukan BUMN karya sehingga dapat dilaksanakan secara terukur dan prudent dengan tetap memperhatikan berbagai kepentingan," ujarnya dalam jawaban tertulis beberapa waktu lalu (11/1/2024).

OJK pun meminta perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku dalam penyaluran kredit. OJK juga meminta bank untuk membentuk pencadangan kredit yang memadai dalam mengantisipasi potensi kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun, Analis BRI Danareksa Sekuritas Victor Stefano dan Naura Reyhan Muchlis dalam risetnya mengatakan sejumlah bank BUMN memang mempunyai eksposur langsung terhadap BUMN karya. Atas eksposur kredit itu, bank-bank telah membangun pencadangan, khususnya di Waskita dan WIKA.

Dengan peningkatan pencadangan itu, dikhawatirkan kinerja pendapatan bank akan terdampak.

"Kalau bank harus memberikan provisi baik untuk WSKT maupun WIKA, pendapatan akan terkena dampak negatif," tulis Victor dan Naura dalam risetnya beberapa waktu lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel