Sabtu, 25 Oktober 2014 RSS Feed Bisnis TV Photos ePaper Indonesia Business Daily

BPJS KETENAGAKERJAAN: 2 Kementerian & Jamsostek Godok Desain Badan Hukum Publik

R Fitriana   -   Jum'at, 19 April 2013, 18:24 WIB

BERITA TERKAIT

BISNIS.COM, JAKARTA—Kementerian Keuangan, Kemenakertrans dan PT Jamsostek masih melakukan pembahasan teknis untuk membentuk badan hukum publik BPJS Ketenagakerjaan yang harus beroperasi Juli 2015.

Menurut Direktur Utama PT Jamsostek Elvyn G. Masassya, pembahasan tersebut juga mengenai desain jaminan pensiun dan jaminan hari tua (JHT) dan nilai iuran yang akan dikenakan.

“Pembahasan teknis itu merupakan bagian dari pengembangan program dan manfaat pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ujarnya, Jumat (19/4).

Untuk merealisasikan BPJS Ketenagakerjaan, lanjutnya, akan dilakukan juga peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta di antaranya dengan benchmark praktik service culture di Bank Mandiri dan BNI.

Dia menjelaskan sampai dengan saat ini pihaknya juga telah menyusun draf rancangan peraturan pemerintah pengelolaan dana versi PT Jamsostek dan melakukan kajian perhitungan biaya operasional BPJS.

“Sesuai dengan hasil rapat di Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menyertakan modal negara untuk BPJS sebesar Rp500 miliar dan dialokasikan dan disetujui dalam APBN 2013,” tutur Elvyn.

Sebagai upaya merealisasikan rencana kerja tersebut, dia menambahkan pihaknya akan menambah tiga kantor wilayah pada 2013 dengan 56 kantor cabang pembantu, 535 service points dan 132 mobil keliling.

 


Editor : Sutarno

Ikuti berita Bisnis.com melalui smartphone Android dengan aplikasi Android Apps Bisnis.com. Download di Google Play!
 
Beli Buku, Data, ePaper, Indonesia Business Daily bisa dengan kartu kredit. Klik di sini!
Reader's Choice: Pilih Topik menarik untuk Diulas oleh Harian Bisnis Indonesia. Klik di sini!

Comments :

DISCLAIMER:

Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BISNIS.com. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.