Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan setoran pendapatan dari dividen perbankan badan usaha milik negara (BUMN) dalam nota keuangan RAPBN 2015 mencapai Rp8,8 triliun.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengungkapkan agar pemerintah selaku pemilik bank pelat merah lebih mengutamakan keperluan jangka panjang.
"Memang ada keperluan pembiayaan APBN. Namun penguatan modal bank-bank pemerintah itu perlu," katanya kepada Bisnis, Senin (18/8/2014).
Kebutuhan pembiayaan APBN di 2015 dan penguatan modal, lanjutnya, adalah dua hal yang penting. Menurutnya, harus mencari keseimbangan untuk memenuhi dua kepentingan.
Khusus BUMN perbankan, target pendapatan bagian laba dipangkas 14,66% menjadi Rp8,79 triliun dari Rp10,3 triliun pada APBN 2014. Dalam RAPBN 2015, nilai dividen yang wajib disetor bank BUMN kepada pemerintah masih sama dengan APBNP 2014.
Dalam nota keuangan RAPBN 2015, pendapatan bagian laba perbankan BUMN sama dengan tahun sebelumnya yakni Rp8,8 triliun.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan total dividen yang diraup mencapai Rp41 triliun, atau lebih tinggi Rp1 triliun atau 2,5% dari target dalam APBNP 2014. Komponen yang mencatatkan kenaikan dalam nota RAPBN 2015 adalah non perbankan yakni mencapai Rp32,2 triliun.
Sebelumnya, sejumlah bank pelat merah telah meminta kepada pemerintah untuk menurunkan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio). Penurunan bertujuan memperkuat modal bank-bank BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
