Bisnis.com, JAKARTA - Langkah Menteri BUMN Rini M Soemarno yang akan menata ulang sekitar 600 anak usaha BUMN dinilai akan berdampak positif bagi pertumbuhan perusahaan milik negara.
"Kementerian BUMN sudah seharusnya memetakan dan menata ulang keberadaan perusahaan pelat merah itu secara jelas," ujar Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik.
Dia menjelaskan penataan akan berdampak positif, tetapi harus diikuti dengan penempatan orang-orang profesional yang tidak terkait dengan kasus korupsi untuk mengisi kursi direksi ataupun komisaris BUMN.
"Mana BUMN yang memang berorientasi profit, mana yang ditugasi melayani publik. Carilah direksi yang sesuai dengan tujuan pembentukan BUMN itu," katanya.
Agus mengatakan dengan penataan ulang dan penempatan direksi yang bersih maka BUMN akan bisa bersaing dengan perusahan swasta.
Menurutnya, Indonesia memiliki banyak tenaga profesional dan memiliki track record bersih.
"Jangan lagi kursi direksi dijadikan sebagai bagi-bagi kekuasaan," tegasnya.
Menteri BUMN Rini Soemarno berencana segera membenahi seluruh anak usaha perusahaan milik negara karena dinilai banyak di antaranya yang tidak efisien atau merugi.
"Pada 2018 identifikasi anak usaha bahkan hingga 'cucu' BUMN diharapkan rampung," ujarnya.
Konsep pembenahan anak usaha BUMN tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi dan fokus perusahaan.
"Anak usaha yang bergerak pada usaha sama bisa dimerger atau digabungkan, sehingga terjadi efisiensi dan tidak membebani induk usaha," ujarnya.
Dengan pembenahan tersebut, tambah Rini, juga secara tidak langsung dapat menyelesaikan berbagai persoalan antarBUMN yang kerap terjadi.
Dia mencontohkan saat ini Kementerian BUMN mendapat laporan bahwa PT Kereta Api Indonesia berkasus dengan PT Pertamina di Palembang.
"Aneh saja, ada sesama BUMN saling berseteru. Persoalan seperti itu seharusnya tidak terjadi kalau ada pengawasan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
