Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DPR Sebut Alasan Rini Jual Gedung BUMN tak Bisa Diterima

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai alasan yang dikemukakan Meneg BUMN Rini Soemarno untuk menjual gedung Kementrian BUMN karena dianggap terlalu besar tidak bisa diterima.
Gedung Kementerian BUMN. Alasan penjualan gedung dinilai tak logis/Bisnis
Gedung Kementerian BUMN. Alasan penjualan gedung dinilai tak logis/Bisnis

Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai alasan yang dikemukakan Meneg BUMN Rini Soemarno untuk menjual gedung Kementrian BUMN karena dianggap terlalu besar tidak bisa diterima.
 
Menurutnya, alasan itu tidak masuk akal karena pada saat yang sama pemerintahan Jokowi-JK telah menganggarkan pembangunan gedung pemerintah yang ada dalam APBN.
 
“Ada berpuluh-puluh gedung atau ratusan yang akan dibangun dari APBN dan APBNP 2014. Jadi kalau pemerintah sudah mempunyai gedung tidak usah ribut-ribut mau dijual. Coret saja APBN, sehingga gedung tertentu tidak usah dibangun  atau dipindah saja,” ujar politisi PKS itu di Gedung DPR, Kamis (18/12/2014).
 
Menurut Fahri mekanisme pelepasan aset milik negara tidak mudah dilakukan. Untuk melepas aset harus dibentuk tim tender dan di dalam tim tender itu sering dicurigai ada permainan.
 
”Kalau harganya aneh, nanti dicurigai, dituduh korupsi. Kan bertambah rumit. Jadi kalau menurut saya, coret saja gedung yang mau dibangun. Rini tidak memahami mekanisme pengaturan anggaran,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ismail Fahmi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper