Bisnis.com, JAKARTA --Pemerintah mengamanatkan aset BPJS Kesehatan dapat digunakan sebagai dana talangan untuk membayar klaim yang masuk. Dari sebelumnya dapat memberi talangan 10% menjadi 25%.
"Itu merupakan angka yang maksimal. Dari aset BPJS, tahun ini sudah diserahkan Rp1,2 triliun. Akan dipinjamkan lagi Rp1,8 triliun," kata Riduan,seperti yang dilansir Bisnis Indonesia, Selasa (1/12/2015)
Selain itu, pemerintah juga menaikan ukuran kesehatan yang harus tersedia untuk membayar klaim di BPJS Kesehatan dari 15 hari menjadi 1,5 bulan.
Riduan mengatakan dengan jumlah peserta yang saat ini mencapai 155 juta orang pihaknya setiap bulan membayar klaim Rp4,7 triliun. Melalui Peraturan Pemerintah 84/2015 yang baru ditandatangani presiden awal ini badan dituntut dapat lebih mengantisipasi jika terjadi lonjakan klaim yang harus di bayar.
"Setengah bulan kami rasa terlalu kecil, berbahaya nantinya jika terjadi defisit. Peserta semakin banyak tagihan klaim makin meningkat," kata Riduan.
Dalam beleid ini dijelaskan jika aset bersih tidak dapat terpenuhi maka pengelola diperintahkan melakukan penyesuaian dana operasional, menaikan iuran atau melakukan pengurangan manfaat. Sedangkan ketentuan ini harus dipenuhi paling lambat di 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
