Bisnis.com, YOGYAKARTA – Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Profesor Hasbullah Thabrany, memaparkan rapor BPJS Kesehatan pada hari pertama Kongres Perkumpulan Pakar Ekonomic Kesehatan Indonesia (InaHEA) ke-3 di Yogyakarta. Kongres berlangsung sejak Kamis (28/7/2016) hingga Sabtu (30/7/2016).
Menurut dia, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) digulirkan pada tahun 2014 dan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan adalah sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia yang dikelola oleh satu badan. Hingga saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan sekitar 170 juta jiwa. Tapi, besarnya jumlah peserta tak menjamin kesinambungan. Pasalnya, kesinambungan tergantung pada kecukupan dana, kualitas pelayanan yang baik, kepatuhan peserta membayar iuran.
Tahun ini JKN diperkirakan menghabiskan dana Rp75 triliun, dan pengendalian dana sudah tepat melalui pembayaran sistem kapitasi dan tarif rata-rata pengobatan untuk kelompok penyakit (CBG). Hanya saja, kata Hasbullah, besaran kapitasi ke dokter praktik swasta masih belum memadai, Rp8.000/orang/bulan.
Sebagian besar tarif CBG ke rumah sakit swasta juga belum memadai, sehingga banyak rumah sakit berupaya mengakali. Akibatya, kualitas layanan kesehatan yang diterima pasien belum baik, khususnya oleh pembayar iuran pekerja swasta maupun pegawai negeri.
“Banyak peserta yang belum memanfaatkan BPJS Kesehatan, sekalipun sudah membayar iuran. Ini karena masih ada anggapan pelayanan BPJS Kesehatan buruk,” katanya.
Dia mencontohkan biaya cuci darah di RSCM Rp2 juta, sementara di NTT Rp800.000. Ketimpangan ini membuat kualitas pelayanan terhadap pasien tidak baik. Dalam pelaksanaan selama 3 tahun ini, Hasbullah memberi skor terhadap BPJS Kesehatan dengan skor 1-5, seperti berikut:
1.Sharing : poor (2)
2.Not for profit: (4)
3.Transparansi: 1
4.Prudent: 3
5.Akuntabilitas: 4,5
6.Mandatory contribution: 5
7.Trust fund: 3
8.Dedicated fund: 3
9.Portabilitas: 3
Menanggapi rapor tersebut, Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mundiharno menuturkan, penilaian itu masih perlu dikaji lagi, seperti variabel yang digunakan untuk menentukan skor.
Dia menjelaskan, bahwa besar tarif (CBG) yang berbeda antardaerah ditentukan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan rata-rata tarif di rumah sakit di Indonesia. Dia mengakui hal ini menimbulkan perbedaan antardaerah. Sementara, besar kapitasi sama.
Mundiharno menuturkan, bahwa buruknya pelayanan yang diterima peserta BPJS Kesehatan antara lain disebabkan pertumbuhan fasilitas layanan kesehatan yang tak seimbang dengan pertambahan peserta, sehingga pasien kerap menunggu lama (antre panjang) untuk mendapat tindakan medis.
“Pengadaan fasilitas ini tanggung jawab Kementerian Kesehatan, dan swasta. Ini menjadi peluang bagi swasta untuk berperan lebih besar. Dengan besar tarif yang sekarang saja, RS Siloam sudah menerima pasien BPJS,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
