Bisnis.com, JAKARTA - Bank DKI menargetkan menyetor dividen sebesar Rp213 miliar kepada Pemprov DKI pada akhir tahun.
Direktur Utama Bank DKI Kresno Sediarsi optimistis target tersebut bisa tercapai seiring meningkatnya perolehan laba bersih badan usaha milik daerah tersebut.
"Target setoran dividen ke Pemprov DKI tahun ini Rp213 miliar. Naik Rp10 miliar dibanding 2016, yaitu Rp193 miliar. Saya optimis bisa tercapai," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Kamis (5/10/2017).
Dia menuturkan porsi setoran dividen ke pemerintah Ibu Kota dipatok 30% dari laba bersih. Jumlah tersebut sudah terlebih dahulu disetujui oleh Direksi Bank DKI dan Pemprov DKI.
Mengacu pada data, Bank DKI mencetak laba sebesar Rp344 miliar pada akhir Juni atau semester I/2017. Kresno menilai pencapaian tersebut didorong dari peningkatan fee based income (FBI) yang bersumber dari layanan ATM, JakCard, dan yang terbaru JakMobile.
"FBI merupakan cara kami untuk mengembangkan bisnis yang bisa menghasilkan revenue. Layanan-layanan tersebut diprediksi bisa mendatangkan lebih banyak pendapatan untuk perusahaan," jelasnya.
Selain tiga layanan di atas, Bank DKI juga tengah mempersiapkan sistem untuk masuk sebagai salah satu penyedia layanan kartu tol elektronik atau e-toll. Dia mengatakan perseroan tengah memproses teknis pengadaan dan penyesuaian sistem JakCard dengan pengelola tol, yaitu PT Jasa Marga Persero Tbk.
Jika proses tersebut selesai, maka JakCard bisa digunakan sebagai sarana pembayaran tol dengan metode non-tunai atau cashless. Empat bank yang sudah menggarap layanan tersebut, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BCA.
"Rencananya kami akan masuk e-toll pada Desemeber. Bank DKI satu kloter dengan Bank Mega dan Bank Nobu. Kami berharap konsumen nyaman menggunakan JakCard. Kalau merasa enak pakai kartunya, mudah-mudahan lebih banyak konsumen yang membuka tabungan," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Yurianto mengatakan Bank DKI tak pernah absen menyetor dividen kepada pemerintah.
"Dividen yang diberikan Bank DKI bisa dibilang paling tinggi di antara BUMD-BUMD lain," ucapnya.
Dia menuturkan dividen tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam kas daerah dan dicatat ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI. Selain Bank DKI, dia juga menyebutkan PT Jakarta Propertindo, PT Delta Djakarta Tbk. dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. sebagai perusahaan daerah yang kerap menyetor dividen.
"Namun, ada juga BUMD yang tak bisa memberikan setoran, contohnya PT Jakarta Tourisindo. Alasan mereka absen biasanya karena labanya kecil atau bahkan merugi," imbuhnya.
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan menyetor dividen bukan merupakan kewajiban utama bagi perusahaan daerah. Berbeda dengan perusahaan umum, BUMD juga memiliki peran penting untuk mendukung program-program pemerintah.
"Target kami ke BUMD bukan semata-mata mencetak keuntungan, tetapi membantu merealisasikan program pemerintah. Contohnya Jakpro, mereka ini kan bertanggung jawab untuk membangun sarana dan prasarana Asian Games. Ya, itu saja dulu fokusnya. Soal laba tetap dikejar, tetapi penugasan harus selesai dulu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
