Bisnis.com, JAKARTA - Meski wacana revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 masih belum jelas, beberapa pejabat tak menampik kebenaran adanya pembicaraan mengenai hal tersebut.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengorfirmasi bahwa ada pembicaraan mengenai rencana revisi APBN.
"Hal itu masih dibicarakan lebih detil dan updatenya kembali," katanya kepada Bisnis, Minggu (6/5/2018).
Namun, Askolani tidak member secara detail asumsi makro, atau belanja mana saja yang akan berubah. Di lain pihak, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan APBN-P 2018 menambal beban subsidi BBM dengan anggaran sekitar Rp10 triliun.
"Ini usulan menteri keuangan, apalagi skemanya kalau bukan APBN-P, anggarannya sekitar itu Rp10 triliun," katanya saat dikonfirmasi Bisnis, minggu lalu.
Darmin menjelaskan pihaknya melakukan rapat koordinasi terkait harga minyak yang meningkat, dampaknya terhadap bertambahnya beban PT Pertamina (Persero), dan tugas tambahan untuk menyalurkan premium dan solar di Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Oleh sebab itu, pemerintah berencana untuk meringankan beban dari PT Pertamina
Baca Juga
"Akhirnya Menteri Keuangan [Sri Mulyani Indrawati] memilih [untuk menambah subsidi], yasudah lah kalau begitu kita tambahkan saja, selanjutnya kepastian besaran, katanya akan dihitung kembali, tetapi memang sekitar Rp10 triliun," jelas Darmin.
Sebaliknya, beberapa pejabat terkait mengatakan bahwa tidak mengetahui apa-apa perihal rencana revisi APBN tersebut. Bahkan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adriyanto masih membantah adanya rencana pemerintah untuk mengajukan APBN perubahan ketika dihubungi, Minggu (6/5/2018).
Dia tidak mengetahui apa-apa mengenai rencana tersebut, dan besar kemungkinan berita yang tersebar tersebut adalah salah kutip.
Defisit Anggaran
Menanggapi rencana revisi APBN tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan recana untuk menambah beban belanja subsidi energi, tanpa menambah target penerimaan akan berdampak pada melebarnya defisit anggaran.
Menurutnya, dengan pencapaian penerimaan pajak yang tumbuh tinggi, tetapi belum mencapai target, akan berdampak pada target defisit anggaran 2,19% sulit tercapai.
"Apalagi nanti, kalau seandainya pemerintah menambah belanja subsidi BBM," katanya.
Padahal, Faisal menjelaskan, dengan keadaan dimana pemerintah memiliki penerimaan tambahan dari naiknya harga minyak dunia, yang mana seharusnya cukup untuk mengatasi permasalahan.
Penerimaan tambahan yang dimaksud Faisal adalah klaim pemerintah mengenai penerimaan tambahan dari PNBP dan Pajak Migas sekitar Rp1,1 triliun dari setiap kenaikan ICP sebesar US$1.
Kepala Ekonom BCA David Samual mengatakan pemerintah harus berhati-hati dengan rencana kenaikan belanja subsidi energi tersebut. Menurutnya, belanja subsidi energi tersebut tidak berdampak langsung pada perbaikan daya beli kelas bawah, karena dapat dinikmati oleh semua pihak.
"Iya kalau subsidinya produk, itu memang tidak efektif," ujar David.
Selain itu, langkah menaikkan subsidi energi berkemungkinan besar akan direspon negatif oleh lembaga rating internasional.
"Sayang kan, padahal kita naikin rating itu susah," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
