Kredit produktif BPD rendah

JAKARTA: Penetrasi kredit produktif bank pembangunan daerah (BPD) masih sangat rendah jika dibandingkan dengan rata-rata industri yang lain. Permasalahan permodalan menjadi salah satu penghambat akselerasi tersebut.Poin tersebut menjadi salah satu penghambat
News Editor | 21 Desember 2010 11:34 WIB

JAKARTA: Penetrasi kredit produktif bank pembangunan daerah (BPD) masih sangat rendah jika dibandingkan dengan rata-rata industri yang lain. Permasalahan permodalan menjadi salah satu penghambat akselerasi tersebut.Poin tersebut menjadi salah satu penghambat perkembangan BPD dari 10 fakta dan permasalahan yang dihadapi bank milik pemerintah daerah itu. Hal itu terungkap dalam makalah roadmap BPD sebagai Regional Champion Bank yang dirilis Bank Indonesia, hari ini.Berdasarkan data Bank Indonesia pada posisi September 2010, portofolio kredit produktif yang dimiliki BPD rata-rata hanya 26,2%. Angka itu jauh di bawah rata-rata industri perbankan sebesar 69%. Sebagian besar share kredit produktif di bawah 25%."Penyaluran kredit BPD sebagian ebsar masih berorientasi kepada sektor konsumtif. Penyaluran kredit pada sektor produktif justru masih rendah, sehingga tidak sejalan dengan tujuan awal pembentukan BPD untuk menggerakan perekonomian daerah," tulis salinan roadmap tersebut.Rendahnya kredit produktif itu, berpotensi mereduksi peran dan fungsi BPD serta di sisi lain bisa menyebabkan potensial loss bagi bank tersebut di masa mendatang karena pembiayaan sektor produktif dans ektor riil dapat diambil pihak lain.Permasalahan kedua yang dihadapi BPD adalah terbatasnya permodalan dan relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata modal bank nasional. Modal inti BPD rata-rata Rp827,1 miliar, sedangkan perbankan nasional sekitar Rp2 triliun pada posisi September 2010.Ketiga, brand awareness masyarakat terhadap BPD masih sangat rendah jika dibandingkan dengan bank umum, sehingga bisa mengurangi minat masyarakat dalam mengakses produk dan layanan bank itu.Kempat, kualitas layanan BPD masih perlu ditingkatkan karena belum sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Kelima, kualitas dan kompetensi sumberdaya BPD masih belum sesuai dengan standar pasar dan belum bsia memenuhi kebutuhan pasar.Keenam, pengembangan produk dan jasa BPD yang masih terbatas. Ketujuh, jaringan layanan kantor BPD masih terbatas. Kedelapan, belum optimalnya jalinan kerjasama bisnis antaraBPD. Kesembilan, rendahnya struktur pendanaan dari masyarakat. Terakhir, belum terkonsolidasinya siste m teknologi informasi dalam jarinagn BPD seluruh Indonesia. (bsi)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top