Dahlan: Fasilitas direksi bank BUMN boleh mewah

JAKARTA: Untuk menjaring nasabah sebanyak-banyaknya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengizinkan fasilitas mewah yang diterima oleh jajaran direksi perbankan pelat merah tersebut."Kantor BUMN yang lain tidak boleh, namun kantor
News Editor
News Editor - Bisnis.com 01 Desember 2011  |  16:09 WIB

JAKARTA: Untuk menjaring nasabah sebanyak-banyaknya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengizinkan fasilitas mewah yang diterima oleh jajaran direksi perbankan pelat merah tersebut."Kantor BUMN yang lain tidak boleh, namun kantor direksi bank boleh mewah," katanya dalam seminar Tantangan BUMN ke Depan di Jakarta, Kamis 1 November.Dia mengemukakan keleluasaan ini semata-mata membangun kepercayaan nasabah untuk membenamkan investasinya di bank BUMN.Apabila nasabah melihat fasilitas berupa kantor bank BUMN buruk, menurut dia, maka otomatis nasabah tersebut enggan menyimpan uangnya. "Orang tidak akan percaya untuk menyimpan uang di bank itu."Untuk itulah, Dahlan mengaku kerap melakukan safari kerja dengan mengunjungi kantor-kantor BUMN yang tersebar di seluruh Tanah Air. Hal ini bertujuan melihat apakah kantor direksi BUMN lebih mewah dibandingkan dengan fasilitas umum yang diembannya."Alangkah lebih bagusnya kalau ruang tunggu di bandara lebih bagus daripada kantornya [Angkasa Pura II]," katanya.Selain AP II, mantan Dirut PT PLN Persero ini juga menyentil kantor PT Kereta Api Indonesia Persero. Menurut dia, kantor yang dimiliki oleh PT KAI keadaannya bertolak belakang dengan stasiun kereta api yang kerap kumuh dengan fasilitas seadanya."Jangan sampai kantor KAI lebih kinclong daripada stasiunnya."Dia mengharapkan direksi BUMN dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik, dan akan menurunkan fasilitas mewah yang diterima oleh jajaran direksi BUMN semata-mata untuk meningkatkan fasilitas umum.Selain itu, dia pun menilai program yang akan diterapkan lainnya adalah jumlah lalu lintas surat harus berkurang 50% dan jumlah laporan juga harus berkurang 50%.Bahkan, Dahlan pun menambahkan intervensi dalam tubuh BUMN harus dikurangi, sementara aksi-aksi korporasi harus ditingkatkan, serta melakukan rapat pimpinan setiap Selasa.(ea)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Antara

Editor : Marissa Saraswati

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top