MAKASSAR—Terbatasnya produk bank syariah saat ini menjadi salah satu tantangan dalam upaya menumbuhkembangkan industri perbankan syariah dalam menggarap peluang yang ada.

 

Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan terbatasnya produk perbankan syariah merupakan satu dari tiga faktor tantangan pertumbuhan keuangan syariah yang belum signifikan. 

 

Menurutnya, dua faktor eksternal lainnya adalah belum adanya standar kepatuhan syariah atau syariah compliance yang baku sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan kepatuhan, disesuaikan dengan bank terkait atau bank sentral negara terkait. Faktor lain adalah soal infrastruktur kelembagaan syariah internasional yang masih belum menyatu secara substansi.

 

“Produk syariah relatif terbatas, sehingga konsumen masih mikir—mikir untuk beralih ke produk syariah, ini juga dihadapi oleh negara—negara pengembang keuangan syariah,” katanya ketika menjadi pembicara kunci dalam Forum Riset Perbankan Syariah ke-5 yang digelar di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar  hari ini, Selasa (26/6/2012).

 

Soal lembaga internasional syariah, Bambang yang juga Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan ini menilai keberadaan sejumlah lembaga tersebut di dunia saat ini belum padu karena lebih menonjolkan unsur politik. 

 

“Bukannya lembaga ini saling membesarkan industri syariah tetapi lebih banyak intrik politik, lebih menonjol politik daripada substansi,” katanya.

 

Oleh karena itu kendala pertumbuhan perbankan syariah bukan lantaran kuatnya perbankan konvensional di dunia melainkan adanya pertentangan di internal industri syariah itu sendiri.

 

Dia menggambarkan total aset perbankan syariah di dunia saat ini baru 1% dari total aset keuangan dunia. Dari nilai tersebut bisa dipandang dua hal, apakah industri syariah semakin berkurang semangatnya atau angka tersebut justru diprediksi tumbuh lagi.

 

Adapun tantangan dari sisi domestik, kata Bambang, perbankan syariah harus bisa menjadi solusi keuangan masyarakat di Indonesia di wilayah mana pun itu. Saat ini, bank konvensional pun belum dapat menyelesaikan persoalan itu.

 

Selain itu, perbankan syariah juga mesti mendorong peningkatan masyarakat dalam menabung. Saat ini produk domestik bruto (PDB) Indonesia masuk urutan 15—16 dunia tetapi PDB tersebut belum menghitung ekonomi informal. “Misalnya usaha kecil, itu kan uangnya disimpan di rumah, tidak di bank sehingga tak masuk hitungan PDB, bisa tidak perbankan syariah mendorong itu,” katanya.

 

Dia mengatakan sejak Indonesia merdeka pada 1945, dalam kurun wakatu hampir 67 tahun itu jumlah tabungan baru mencapai 60 juta atau sekitar 25% dari total penduduk Indonesia. Ini berbera dengan penetrasi telepon seluler yang diperkirakan masuk 1994 dan kini mencapai 220 juta pengguna.

 

Bambang menegaskan perbankan syariah juga mesti mendorong masuknya asuransi syariah sehingga dapat melindungi aset konsumen yang ada. “Tantangan—tantangan ini diharapkan dapat dipecahkan bersama,” katanya.

 

Berdasarkan data situs Bank Indonesia, per April 2012, jumlah bank syariah mencapai 11 bank dengan jumlah 1.457 kantor, sedangkan jumlah bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah sebanyak 24 bank dengan jumlah 434 kantor.

 

Adapun jumlah bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) sebanyak 155 dengan jumlah kantor 376. Total aktiva perbankan syariah per April 2012 mencapai Rp144,28 triliun dari posisi Maret 2012 Rp151,86 triliun, sedangkan jumlah dana pihak ketiga mencapai Rp114,02 trilun dari Maret Rp119,64 triliun.

 

Forum Riset Perbankan Syariah ke-5 tersebut digelar oleh IAEI hasil kerja sama dengan UMI Makassar dengan didukung oleh Bank Indonesia.

 

Direktur Eksekutif Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia Edy Setiadi mengatakan forum tersebut akan melahirkan rekomendasi dan saran guna meningkatkan perbankan syariah secara keseluruhan. 

 

“Selain itu forum ini bisa menjadi parameter mengukur kedalaman pemahaman perbankan syariah, memetakan sumber daya manusia di mana setiap tahun kita butuh 20.000 SDM syariah,” katanya. (sut)