Bisnis.com, JAKARTA—Pengaturan dana pensiun dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dinilai perlu menjadi fokus utama dalam perkembangan jaminan sosial Indonesia karena dinilai dapat menjadi kisruh.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Joko Heriyono mengatakan jika tidak segera dilakukan perbaikan yang menjelaskan struktur iuran dan manfaat, maka bakal ada kekisruhan yang terjadi.
“Harus jelas tentang pensiun. Iuran pasti manfaat pasti, atau bagaimana?” ungkapnya dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (7/6/2014).
Sekedar informasi, BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.
BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja), yang dikelola oleh PT Jamsostek (Persero). Namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejak 1 Januari 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
