Bisnis.com, PALEMBANG - Otoritas Jasa Keuangan mengimbau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sumatra Selatan untuk lebih selektif dalam mengelola kredit, menyusul rasio kredit bermasalah sepanjang kuartal I/2015 telah menyentuh 11,02%.
Kepala OJK Sumatra Selatan, Patahuddin mengatakan belum membaiknya kondisi perekonomian nasional sepanjang kuartal pertama ini berdampak negatif terhadap kinerja perbankan, termasuk BPR di Sumatra Selatan.
“Memang harus diwaspadai, apalagi laju kenaikan non performing loan [NPL] kuartal pertama tahun ini cukup signifikan, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 6,75%,” katanya Kamis (18/6).
Patahuddin menilai BPR lebih baik melakukan konsolidasi pada tahun ini atau fokus dalam mengelola kredit yang ada. Namun demikian, apabila memang ingin melakukan ekspansi, setidaknya modal dan dana cadangan bank yang dimiliki harus besar.
Dia menuturkan BPR harus mengedepankan prinsip sikap kehati-hatian dalam penyaluran kredit, terutama bagi sektor usaha yang terkait komoditas. Hal ini untuk menghindari kemungkinan timbulnya kredit bermasalah.
“Beberapa BPR yang ada di Sumatra Selatan masih ada yang terkonsentrasi ke sektor tertentu, misalnya sektor perkebunan karet. Akibat harga karet yang anjlok, kinerja BPR itu terkena dampaknya,” ujarnya.
Patahuddin mengaku tingginya rasio kredit bermasalah bakal menyebabkan sejumlah BPR di Sumatra Selatan mendapatkan pengawasan yang intensif dari OJK. Sayangnya, jumlah BPR yang diawasi belum dapat diungkapkan.
