Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 Muliaman D. Hadad hadir dalam acara buka bersama dengan rekan-rekan media. Dengan santai, dia duduk bersila di tengah-tengah diskusi terkait dengan aturan penataan struktur konglomerasi keuangan.
“Nah, 23 Juli nanti kan tugas saya sudah selesai, jadi acara ini sekaligus untuk pamitan dengan teman-teman,” ujarnya sambil tersenyum pada Senin (12/6) sore.
“Yah Pak, sedih, mau nangis,” respons rekan-rekan media.
“Ya, jangan nangis dong, nanti puasanya batal,” ujar Muliaman sambil tertawa kecil.
Dalam momentum jelang buka bersama itu, Muliaman pun menceritakan kisah selama dia menjadi ketua DK OJK.
Dia sangat mengingat selama lima tahun menjabat sudah membuat 196 peraturan OJK (POJK) yang dikeluarkan seiring dengan pasang surut perekonomian Indonesia dan juga kondisi regulator jasa keuangan itu sendiri.
“Pada pekan pertama menjabat, saya ingat POJK pertama itu terkait dengan tata tertib rapat karena baru lahir jadi belum ada pedoman rapat harus seperti apa jadi itu menjadi yang paling penting disiapkan. Lalu, juga membahas peraturan pembagian tugas antar anggota dewan komisioner,” ujarnya.
Salah satu yang cukup mengenang, terkait logo OJK, Muliaman mengatakan logo OJK saat ini adalah yang kedua secara resmi. Logo kedua ini terkesan lebih galak, tetapi dirinya dan tim menilai tidak masalah, sebagai organisasi baru perlu semangat baru yang terepresentasi dari logo.
“Waktu logo pertama itu kan kayak logo pramuka, kami merasa kurang nyaman dengan logo yang pertama,” ujarnya sambil tertawa dan bernostalgia.
Pada momentum awal menjabat, tantangan tim dewan komisioner OJK juga menghadapi sumber daya manusia yang datang dari dua sumber mata air, yakni Bank Indonesia (BI) dan Bapepam LK.
Dia menuturkan, pada awal terbentuk, SDM OJK terdiri dari BI sebanyak 1.200 orang dan Bapepam LK sebanyak 800 orang. Pihaknya menerima SDM dari dua sumber itu tanpa ada tata kerja dan struktur kepegawaian dalam organisasinya.
“Lalu, aturan kepegawaian di BI dan Kemenkeu [Bapepam LK di bawah Kemenkeu] kan berbeda-beda. Akhirnya, kami buat struktur kepegawaian OJK yang mengambil sebagian aturan dari BI dan sebagian dari Kemenkeu yang sesuai dengan kebutuhan,” tuturnya.
Berbicara kantor cabang, OJK memiliki 35 kantor cabang yang awalnya hanya fokus untuk pengawasan perbankan. Pasalnya, SDM yang ada saat itu cuma pengawas bank. Namun, perlahan tapi pasti, kini kantor OJK sudah dipenuhi dengan profesional yang mengurusi edukasi keuangan sampai pasar modal.
Muliaman menyebutkan, saat ini OJK sudah punya 4.000 pegawai baru selain dari BI dan OJK. Untuk itu, sekarang yang sudah dicapai semoga bisa dijaga dan mudah-mudahan dengan berbagai kelebihan dan kekurangan, OJK bisa menjadi organisasi yang sehat.
“Dari hadir di tengah keterbatasan dan tetap maju dengan semangat visi serta misi hingga saat ini,” ujarnya.
GAJI TIDAK DIBAYAR
Dia pun menyelipkan satu pengalaman unik pertama kali menjadi ketua OJK. “Gaji kami [dewan komisioner OJK] selama tiga bulan menjabat itu tidak dibayarkan loh, soalnya mengurus berbagai administrasi, tetapi akhirnya dirapel juga.. Alhamdulilah,” ujarnya sambil tertawa kecil mengenang masa itu.
Dari lima tahun menjabat, ada satu hal yang paling berkesan bagi Muliaman, yakni ketika OJK mengeluarkan paket kebijakan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi pada 2015.
Saat itu, Federal Reserve (the Fed) melakukan kebijakan quantitative easing yang membuat arus modal keluar Indonesia begitu besar.
Imbasnya, kala itu nilai tukar rupiah merosot cukup dalam hingga melebihi Rp14.000 per dolar AS. Salah satu kebijakan OJK saat itu adalah mengeluarkan relaksasi untuk restrukturisasi kredit perbankan karena kualitas kredit mulai memburuk kala itu.
“Beberapa aturan kami buat untuk melawan siklus penurunan tersebut. Kebijakan itu masih berlaku sampai saat ini dan bisa dicabut bila kondisi dianggap normal atau dilanjutkan ketika masih dibutuhkan,” ujarnya.
Muliaman pun memberikan pesan kepada suksesornya nanti, ada dua pekerjaan rumah untuk pengurus OJK baru.
Pertama, dari sisi internal, konsolidasi organisasi berlanjut. Ke depan, tingkat pelayanan dan governance didorong semakin baik. Masalah fraud dikurangi atau dihilangkan.
Kedua, dari sisi eksternal, peningkatan pengawasan masih menjadi satu kebutuhan, tetapi pendalaman industri seperti pasar modal juga harus dikejar. Instrumen investasi pun didorong lebih variatif agar pasar bisa kian dalam.
“Kalau lima tahun pertama ini kan, kami fokus pada pembiayaan sektor prioritas seperti maritim dengan program Jaring,” ujarnya.
Inisiatif Jelang Akhir
Meskipun masa jabatan akan berakhir, Muliaman dengan timnya pun masih akan mengeluarkan beberapa peraturan dan inisiatif. Beberapa diantaranya seperti, pendanaan infrastruktur, membuka jalan UMKM ke pasar modal.
Dia mengatakan terkait teknologi finansial juga dibahas untuk membuat Fintech Advisory Group nasional. Lalu, peraturan tentang tata kelola perusahaan konglomerasi juga menjadi salah satu inisiatif yang dikerjakan.
“Tahun ini memang cukup sibuk, pada awal tahun kami menuntaskan peraturan turunan dari PPKSK terkait rencana aksi bank sistemik, penyempurnaan aturan perbankan, dan pembentukan bank perantara,” ujarnya.
Sayangnya, cerita pengalaman menjadi dewan komisioner oleh Muliaman terpotong adzan Maghrib yang menandakan buka puasa.
“Wah, ini cerita bisa panjang sekali, kayaknya butuh waktu biar kita bersama rekan-rekan media bercerita lebih lama lagi,” ujarnya sambil tertawa lalu foto bersama sebelum menyantap hidangan berbuka.
