BI: Virtual Currency Diincar Teroris Jadi Sumber Pendanaan

Bank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak memperdagangkan virtual currency, karena rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Ropesta Sitorus | 13 Januari 2018 11:56 WIB
Karyawan keluar dari gedung Bank Indonesia di Jakarta. - JIBI/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTABank Indonesia memperingatkan kepada seluruh pihak agar tidak memperdagangkan virtual currency, karena rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Agusman, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, mengingatkan nilai perdagangan virtual currency sangat fluktuatif, sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble)

“Selain itu juga rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi BI hari ini, Sabtu (13/1/2018).

Dia menambahkan larangan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.

Agusman mengingatkan pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency.

Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia juga melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia baik bank dan lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan virtual currency.

Hal ini sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

“Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik-praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme,” tagas Agusman.

Tag : bitcoin
Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top