Bisnis.com, JAKARTA—Dari 4 bank BUMN, hanya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang belum memiliki anak usaha. Sedianya, bank pelat merah yang fokus pada pembiayaan perumahan tersebut hendak mendirikan 4 anak usaha pada tahun lalu, namun belum terealisasi karena sejumlah hal.
BTN berencana memperbesar bisnis lewat pembentukan 4 anak usaha di beberapa bidang, yakni asuransi jiwa, asuransi umum, perusahaan pembiayaan dan manajemen investasi. Namun rencana tersebut tidak berjalan mulus karena terhambat oleh sejumlah kendala.
Bahkan, perseroan telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp800 miliar untuk aksi korporasi tersebut. Tiap calon anak usaha tersebut diperkirakan akan membutuhkan investasi masing-masing sebesar Rp150 miliar, Rp200 miliar, Rp200 miliar dan Rp250 miliar.
Direktur Utama BTN Maryono memetakan, ada dua bagian besar yang menjadi kendala yang dihadapi BTN terkait pengembangan anak usaha, salah satunya karena pemerintah sedang menata ulang anak dan cucu perusahaan BUMN.
“Untuk asuransi jiwa, hambatannya karena kementerian BUMN menunda izin penyertaan modal dikarenakan sedang menata anak dan cucu dari BUMN,” tuturnya, pekan lalu.
Kendala lainnya, untuk pembentukan anak usaha perusahaan pembiayaan yakni belum tercapainya kesepakatan dalam draft perjanjian dengan pemilik. Sedangkan untuk pembentukan anak usaha manajemen investasi terhambat belum adanya kesepakatan dengan pemilik untuk melakukan due diligence.
Rencana pembentukan anak usaha tersebut, kata Maryono, masih akan dilanjutkan kembali pada tahun ini. Untuk itu, pihaknya menyiapkan sejumlah strategi.
Pertama, pihaknya akan mengajukan kembali izin penyertaan modal kepada Kementerian BUMN dengan alternatif akuisisi atau penyertaan modal untuk calon anak usaha asuransi jiwa.
Kedua, untuk anak usaha asuransi umum, BTN akan mengajukan permohonan izin prinsip untuk mengakuisisi perusahaan anak dari non-BUMN kepada Kementerian BUMN.
Ketiga, untuk perusahaan pembayaran dan manajemen investasi, BTN berencana mengkaji ulang calon investor. “Bila memungkinkan kami juga akan mengajukan permohonan izin prinsip untuk mengakuisisi perusahaan anak dari non-BUMN kepada Kementerian BUMN.
