Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Ketua Kelompok Penenun Eboon Lombok Tengah selaku pembina pelatihan Mariani Merdjun (kanan) mendampingi warga penghuni rumah susun saat kegiatan pelatihan menenun motif ikon Jakarta di Rumah Susun Jatinegara Barat, Jakarta, Rabu (6/11).  - BISNIS.COM
Premium

Gagal Bayar Koperasi, Ujung Waktu Si Soko Guru

04 Juni 2020 | 17:42 WIB
Gagal bayar koperasi Indosurya mengejutkan publik karena nilainya mencapai Rp10 triliun lebih. Sebelumnya Koperasi Hanson juga diajukan ke pengadilan karena gagal mengembalikan simpanan anggota. Cerita berulang terus terjadi karena ketika ditarik ke belakang ada nama seperti Cipaganti, Langit Biru hingga Pandawa.

Bisnis.com, JAKARTA – Jatuhnya sejumlah koperasi dengan aset besar menyentak publik. Padahal koperasi digadang-gadangkan sebagai soko guru ekonomi bangsa.

Dua kasus koperasi dengan aset besar yang menarik perhatian terbaru adalah gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta dan Koperasi Hanson Mitra Mandiri. Keduanya dinyatakan kesulitan keuangan dan dijatuhi Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh pengadilan niaga.

Dalam PKPU Koperasi Indosurya, tagihan yang masuk telah mencapai di atas Rp10 triliun. Sedangkan Koperasi Hanson berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Per 31 Desember 2018, anggotanya sudah mencapai 700 orang dengan neraca keuangan sekitar Rp 400 miliar. Koperasi ini baru memiliki izin pada 22 Oktober 2019.

Jatuhnya koperasi dengan aset besar ini seperti cerita berulang. Pasalnya sebelum kasus terbaru ini terdapat sederet nama gagal bayar seperti Koperasi Cipaganti, Koperasi Pandawa hingga Koperasi Langit Biru. Juga sederet nama yang silih berganti jatuh dalam masalah yang sama. Namun dua koperasi yang jatuh dan menarik perhatian publik justru berasal dari konglomerasi keuangan. 

Wijayanto Samirin, Pendiri Paramadina Public Policy Institute menyebutkan siapa saja boleh warga negara Indonesia boleh mendirikan koperasi. Termasuk konglomerasi . Namun dibutuhkan model pengawasan baru agar gagal bayar di koperasi tidak terus berulang dan merugikan masyarakat. . 

“Ketika koperasi menjadi bagian dari konglomerasi, maka otoritas keuangan dan pembinaan koperasi harus memberi perhatian lebih, jangan-jangan koperasi tersebut hanya menjadi modus untuk mengumpulkan dana masyarakat, yang kemudian dimanfaatkan untuk membiayai bisnis atau investasi berisiko tinggi,” kata Wijayanto, Sabtu (30/5/2020).

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top