Bisnis.com, JAKARTA - Pembentukan holding BUMN untuk usaha ultra mikro dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disebutkan bisa memberantas lintah darat alias rentenir di daerah.
Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto mengatakan saat ini mayoritas kantor atau unit kerja Pegadaian hanya terdapat di kota-kota besar dan kecamatan yang sudah lama berkembang. Kondisi ini membuat Pegadaian kesulitan menjangkau nasabah di daerah pelosok.
Dengan melalui integrasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), jangkauan kerja Pegadaian dipastikan meluas.
Hal ini disebutnya akan membantu upaya pemerintah memberantas keberadaan rentenir di daerah. Penetrasi ini bisa dilakukan secara hemat, karena Pegadaian hanya perlu menempatkan satu orang pekerjanya di kantor-kantor BRI di pelosok.
“Dengan begitu jangkauan kami kepada masyarakat di bawah akan jauh lebih bagus, yang sebelumnya mereka pinjam ke rentenir, kami upayakan mereka bisa beralih ke Pegadaian,” tuturnya seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa (9/2/2021).
Kuswiyoto menyebutkan saat ini sudah ada 75 outlet BRI yang menjadi piloting dan ditempatkan tenaga Pegadaian di sana. Dia pun memastikan bisnis dan kultur tidak ada yang berubah, hanya disinergikan bisnisnya.
"Intinya Pegadaian sangat oke dengan adanya holding ini dan beberapa karyawan kami belum ngeh saja, masih ada yang protes. Memang kami kurang sosialisasi jadi mungkin sosialisasi harus terus menerus kami lakukan," jelasnya.
Kuswiyoto juga menyebut salah satu manfaat integrasi ini adalah terciptanya efisiensi bagi Pegadaian. Menurutnya, beberapa hal yang dilakukan untuk sinergi, seperti perjanjian kerja sama (PKS) dan MoU, tidak bisa membuat ikatan yang sangat kuat.
“Contohnya, bagaimana Pegadaian yang mau mengembangkan 2.000 outlet berapa biayanya? Kalau dengan BRI kami bisa hemat per outlet Rp200 juta, kalau 2.000 outlet berarti [hemat] Rp400 miliar per tahun. Belum nanti kami punya penaksir-penaksir yang ditempatkan di kantor BRI, maka pelayanan kami terhadap masyarakat di remote area khususnya akan tambah banyak,” ujar Kuswiyoto.
Sementara itu, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyebut integrasi BUMN untuk UMi dan UMKM dapat meningkatkan nilai tambah bagi nasabah ketiga perusahaan yang akan terlibat.
Dia juga menyebut integrasi ini bisa menurunkan biaya pembiayaan yang disalurkan PNM kepada tiap pelaku usaha UMi.
Arief pun memastikan integrasi usaha ini tidak akan berdampak pada PHK dan penutupan kantor PNM di daerah. Dia juga menyebut integrasi ini bisa menurunkan biaya pembiayaan yang disalurkan PNM kepada tiap pelaku usaha UMi.
| Baca Juga : Pembentukan Holding UMKM Bakal Dorong Pemulihan |
|---|
“Sebetulnya bukan biaya bunga yang tinggi di kami, tapi biaya servis. Kami setiap minggu bertemu nasabah, mereka kami manjakan tak perlu ke cabang untuk bayar angsuran, tidak kena biaya transaksi, sehingga bunga kami muncul angka segitu [sekitar 25 persen per tahun]. Untuk itu, sejalan peningkatan plafon mereka, kami sudah bisa menurunkan 6 persen jadi 19 persen [bunga] untuk debitur di atas Rp5 juta. Harapannya setelah bersama dalam ekosistem UMi ini harus ada penurunan signifikan,” ujar Arief.
Selain menurunkan biaya produk bagi pelaku usaha kecil, pembentukan holding juga disebutnya akan membantu PNM mengembangkan sistem digital untuk melayani nasabah.
Menurut Arief, dari 7,8 juta nasabah PNM per Desember 2020, hanya ada 1 juta orang yang memiliki telepon genggam. Dari jumlah itu, hanya 65 persen nasabah yang memiliki smartphone.
“Kalau jadi dengan BRI dan Pegadaian mungkin ada skema IT yang bisa dipakai dan itu menjadi bagian investasi dari BRI, itu mengurangi [biaya] dan mendorong efisiensinya,” ujar Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Sitorus.
