Bisnis.com, JAKARTA – PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life Insurance) diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tetap membayar klaim pemegang polis yang telah jatuh tempo.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Ogi Prastomiyono menyampaikan meski perusahaan asuransi dijatuhi sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh pengawas, perusahaan tetap wajib melakukan pembayaran klaim saat ada klaim yang jatuh tempo.
“Begitu juga Kresna Life, harus membayar setiap klaim yang telah jatuh tempo. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka perusahaan dapat dikategorikan gagal bayar,” ulas Ogi dalam pernyataan tertulis bertanggal 16 Februari 2023.
Menurutnya, OJK saat ini menunggu pembuktian dari manajemen bahwa ara pemegang polis setuju melakukan konversi klaim jatuh tempo menjadi pinjam subordinasi yang tertuang dalam rencana penyehatan keuangan (RPK) terakhir perusahaan.
“Apabila perusahaan tidak dapat menyampaikan dokumen persetujuan tertulis dari setiap pemegang polis terkait konversi menjadi pinjaman subordinasi atau rencana penambahan modal untuk menutupi kekurangan solvabilitas yang dituangkan dalam RPK Kresna Life, OJK akan memberikan tindakan tegas karena kesempatan perbaikan RPK sudah diberikan waktu yang cukup,” tegas Ogi dalam pernyataannya.
Baca Juga
Menurut Ogi, meski manajemen Kresna Life telah menyerahkan RPK yakni rencana penyehatan melalui konversi klaim jatuh tempo menjadi pinjaman subordinasi, dia memastikan OJK sampai saat ini belum menerima dari Kresna Life dokumen pernyataan tertulis dari setiap pemegang polis terkait persetujuan atas skema konversi kewajiban menjadi pinjaman subordinasi.
“Dokumen tersebut telah diminta untuk disampaikan paling lambat pada 13 Februari 2023,” katanya.
Dijelaskan juga, dalam RPK terakhir yang disampaikan Kresna Life, tidak ada alternatif tambahan setoran modal dari pemegang saham ataupun menggandeng strategic investor.
RPK Kresna Life sepenuhnya bersandar kepada pemegang polis melalui skema konversi premi jatuh tempo menjadi pinjaman subordinasi.
“Perubahan kewajiban kepada pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi akan menyehatkan keuangan perusahaan, namun tidak dapat membantu likuiditas karena tidak ada aliran dana masuk sebagai tambahan permodalan,” tambah Ogi.
Ogi yang membangun karirnya di dunia perbankan itu juga mengingatkan sejumlah risiko harus siap ditanggung oleh nasabah yang setuju melakukan konversi. Beberapa risiko itu seperti kedudukan pemegang polis sebagai pemberi pinjaman subordinasi secara otomatis melepaskan haknya atas pembagian dana jaminan Kresna Life.
Selanjutnya, pemberi pinjaman subordinasi tidak dapat mencairkan dananya apabila Kresna Life belum dapat memenuhi rasio tingkat kesehatan. Artinya meski solvabilitas kresna life positif namun belum di atas 120 persen lalu menajemen melakukan pembayaran klaim, nasabah yang melakukan konversi tidak dapat mengambil haknya.
Risiko laiinnya, terdapat ketidakpastian pengembalian pinjaman subordinasi karena tidak ada tambahan uang masuk ke Kresna Life. Pengembalian pinjaman sangat tergantung pada kinerja Kresna Life.
Nasabah yang setuju konversi berhak mendapatkan pengembangan dana, meski demikian bunga paling tinggi dalam pinjaman subordinassi adalah 1/5 dari tingkat bunga Bank Indonesia. Risko terakhir adalah pemberi Pinjaman Subordinasi memiliki prioritas pembayaran lebih rendah jika dibandingkan dengan pembayaran kewajiban kepada pemegang polis dalam urutan pembagian aset jika Kresna Life dilikuidasi.
“Untuk menangani defisit Kresna Life, OJK juga telah meminta pertanggungjawaban pemegang saham pengendali untuk menambah modal. Namun hingga saat ini, Penambahan modal tersebut belum direalisasikan,” kata Ogi lebih lanjut.
Menurutnya, pada tanggal 31 Januari 2020 terdapat akumulasi dana masuk dari PT Duta Makmur Sejahtera sebagai salah satu pemegang saham Kresna Life sebesar Rp325 miliar, tetapi pada hari yang sama hampir seluruh dana tersebut berpindah kepada Perusahaan afiliasi grup Kresna.
“Kresna Life tidak melaporkan masuknya dana sebesar Rp325 miliar tersebut kepada OJK sebagai setoran modal, sehingga secara ketentuan tidak dapat diakui sebagai tambahan modal,” katanya.
