Bisnis.com, JAKARTA--Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempersiapkan peraturan OJK (POJK) terkait dengan kebijakan keuangan tanpa kantor.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengungkapkan dalam waktu dekat otoritas akan mengatur keuangan mikro tanpa kantor dengan mengembangkan prinsip kehati-hatian.
Aturan tersebut akan mengatur dasar keuangan mikro, asuransi mikro, agen bank, teknologi, real time online dan beberapa isu lain tentang money laundry. "Aturan ini akan mendampingi layanan digital Bank Indonesia," ungkapnya, Kamis (23/10/2014).
Saat ini layanan keuangan digital (LKD) masih diikuti lima bank. Muliaman berharap agar LKD bisa diikuti oleh banyak bank dan tak hanya bank yang masuk dalam ketegori bank umum kegiatan usaha (BUKU) 4, tetapi BPD juga bisa terlibat.
Dia mengungkapkan untuk mendorong layanan keuangan yang lebih inklusif, maka pembangunan infrastruktur yang perlu ditingkatkan, dengan mendorong dan membangun layanan keuangan tanpa kantor yang sustainable.
Secara teknis, masyarakat di daerah terpencil bisa mengakses layanan keuangan digital dengan menggunakan nomor handphone. Muliaman menuturkan cukup memiliki sinyal telekomunikasi, maka akses keuangan akan berjalan.
Untuk transaksi simpan dan tarik tunai, katanya, bisa dilakukan di agen-agen seperti toko yang telah ditunjuk oleh bank. Dia mengungkapkan pada akhir November 2014 regulasi tersebut akan diluncurkan oleh OJK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
