Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menilai gerakan nasional nontunai atau GNNT harus lebih gencar dalam hal edukasi kepada masyarakat terutama soal rencana pengenaan biaya isi ulang uang elektronik.
Rencana tersebut bisa menimbulkan pro dan kontra lantaran biaya isi ulang uang elektronik tersebut akan dikenakan kepada masyarakat. Hal ini dinilai membebani nasabah atau masyarakat pengguna uang elektronik karena harus menyiapkan dana lebih kendati nominalnya hanya beberapa ribu rupiah.
Direktur Bisnis Konsumer BNI Anggoro Eko Cahyo berpendapat, masyarakat harus ingat bahwa pembuatan uang selama ini memakan biaya tertentu, tidak hanya uang kartal tetapi juga uang elektronik. Pengenaan biaya isi ulang uang elektronik ini harus disikapi secara lebih positif.
“Dengan adanya fee top up akan membuat [peredaran uang] menjadi lebih sehat. Selama ini, harus diingat pula, BI mencetak uang juga ada biayanya,” ucapnya kepada Bisnis, di Jakarta, pekan lalu.
GNNT mulai OKtober 2017 akan memasuki era baru berupa pembayaran jalan tol secara nontunai. BNI memperkirakan melalui program ini maka porsi penggunaan uang elektronik di tol bakal naik sekitar empat kali lipat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=348&h=261)
