Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mendorong sinergi BUMN untuk membangun perekonomian wilayah terdepan. Keterbatasan anggaran pemerintah menjadi salah satu alasan diperlukannya peran perusahaan pelat merah tersebut.
Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengatakan program-program pemerintah belum seluruhnnya menjangkau wilayah terdepan, terutama wilayah di perbatasan. Indonesia sebagai negara kepualauan terbesar di dunia menurut Rini memang memiliki tantangan berat dalam memeratakan pembangunan.
"[Pembangunan ekonomi di wilayah terdepan] Itu juga tanggung jawab BUMN karena tidak bisa selalu mengandalkan APBN. Untuk itu kita harus bahu membahu meningkatkan ekonomi di seluruh wilayah pelosok," ujar Rini di Jakarta, Jumat (25/8/2017).
Salah satu wilayah yang bakal dikembangkan oleh BUMN adalah Kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten yang baru lahir pada 2008 ini berbatasan langsung dengan perairan Timor Leste dan Australia. Rini yang pernah melakukan kunjungan kerja ke sana mengatakan, perlu waktu delapan jam dari Ambon untuk mencapai Pulau Moa yang menjadi ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya. Padahal, dari Dili, kota tersebut bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam.
Di Pulau Moa, PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia (PPI), anak usaha usaha PT Pelindo II (Persero) bakal mengembangkan hotel bersama PT Hotel Indonesia Natour. Nota kesepahaman (MoU) antara kedua perusahaan telah diteken.
Menurut Rini, fasilitas akomodasi di Kabupaten Maluku Barat Daya sangat dibutuhkan selain infrastruktur telekomunikasi dan listrik. Kabupaten seluas 8.648 km2 ini punya potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor perikanan. "Jadi bagaimana mau mengembangkan investasi kalau tempat nginep saja gak ada?," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
