JAKARTA--Pemerintah masih mempertimbangkan rencana debt switch yang akan dilakukan guna memenuhi target penerbitan surat berharga (SBN) neto dalam APBN-P 2012, yakni sebesar Rp159,59 triliun.
Debt switch merupakan program pengelolaan utang yang bertujuan untuk mengurangi risiko pembayaran kembali (refinancing risk).
Menurut Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Loto S. Ginting, mekanisme debt switch dilakukan dengan menarik obligasi bertenor pendek dan menggantinya dengan SBN tenor relatif panjang. Namun, oelaksanaan debt switch sangat tergantung pada minat investor untuk melepas SBN tenor pendek yang saat ini suplainya relatif terbatas.
"Jadi kita lihat dulu berapa besar minatnya, apa mereka mau melepas untuk seri calon benchmark tahun depan. Karena investor walaupun itu kurang liquid, cenderung pegang karena perlu yang jangka pendek," kata Loto di Kemenkeu, Senin (19/11).
Rencananya, debt switch akan ditawarkan untuk SBN dengan tingkat bunga tetap (fix rate), karena target-target risiko itu sudah dipenuhi. SBN bertenor 3 tahun, misalnya, ditukar dengan SBN bertenor 10 tahun guna memperpanjang periode jatuh tempo SBN tersebut.
"Jadi kita hanya buka untuk bisa in-line dengan kebijakan kita," ujarnya.
Mekanismenya, imbuh Loto, akan dilakukan melalui transaksi langsung melalui dealing room, karena nilai transaksinya relatif kecil, yakni maksimal Rp500 miliar.
Menurutnya, apabila tidak jadi dilakukan, realisasi penerbitan SBN (neto) akan meleset Rp500 miliar dari target APBN-P 2012.
"Namun demikian kita lihat juga kalau memang diperlukan baru kita terbitkan. Kalau tidak, mungkin juga kita tidak menerbitkan lagi," tuturnya.
Dengan diterbitkannya sukuk global senilai Rp9,6 triliun dan Samurai bonds Rp7,2 triliun, pemerintah telah meraup dana sebesar Rp267,52 triliun atau 98,93% dari target penerbitan SBN bruto yang ditetapkan dalam APBN-P 2012.
Adapun per 31 Oktober 2012, pemerintah tercatat telah menarik Rp158,49 triliun atau 99,31% dari target SBN neto, yakni Rp159,59 triliun.
Pjs. Dirjen Pengelolaan Utang Kemenkeu Robert Pakpahan menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan selaku pengelola kas negara.
Meski saat ini pemerintah masih memiliki dua jadwal lelang, apabila kas negara dirasa cukup, rencana penerbitan akan dibatalkan.
"Jadwal lelang masih ada 2 lagi, kemungkinan belum putuskan. Kalau pun ada, paling sedikit [nilainya]," pungkas Robert.
(faa)
