Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BANK SUMUT: Direksi Baru Diputuskan pada RUPS 28 Juni

BISNIS.COM, MEDAN--PT Bank Sumut akan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 28 Juni 2013 dengan agenda pengangkatan jajaran direksi dan laporan keuangan tahunan.
Ismail Fahmi
Ismail Fahmi - Bisnis.com 23 Juni 2013  |  14:29 WIB
BANK SUMUT: Direksi Baru Diputuskan pada RUPS 28 Juni
Bagikan

BISNIS.COM, MEDAN--PT Bank Sumut akan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 28 Juni 2013 dengan agenda pengangkatan jajaran direksi dan laporan keuangan tahunan.

Sejak Juni 2012 Bank Sumut hanya dipimpin oleh dua direksi yakni Direktur Umum H.M. Yahya dan Direktur Pemasaran dan Syariah yang dijabat Zenilhar.

Adapun posisi Direktur Utama sudah kosong sejak Juni 2012 ketika masa jabatan Gus Irawan Pasaribu berakhir. Begitu pula dengan Direktur Kepatuhan yang awalnya dijabat Maranata Manik telah kosong sejak dia meninggal dunia Juni 2011 sebelum masa tugasnya berakhir.

Hingga saat ini, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP) belum kunjung mengumumkan jajaran direksi Bank Sumut. Bank Indonesia telah menyerahkan hasil uji kepatutan dan kelaiakan atau fit & proper tes kepada PSP.

Plt Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengatakan agenda RUPS tersebut sudah diketahui oleh para pemegang saham. Memang direncanakan akan ada pengangkatan jajaran direksi bank pembangunan daerah tersebut di dalam RUPS.

"Katanya ada penunjukkan direksi, tapi saya belum tahu pasti agendanya. Tapi salah satunya itu [penunjukkan direksi]," ungkapnya kepada Bisnis usai gala dinner bersama delegasi SOM 3 APEC, di Hotel Grand Aston Medan, Sabtu malam (22/6/2013).

Pemerintah Kota Medan memiliki 3,39% saham atau setara dengan 1.804.459 lembar saham per Desember 2010. Pemko Medan tidak menambah modal disetor di Bank Sumut sehingga jumlah sahamnya tetap hingga 2012. Namun, persentase sahamnya terus turun sejak 2011 menjadi 2,41% dan 2012 menjadi 2,41% dengan nilai nominal Rp18,04 miliar.

Pada akhir 2012, pemerintah provinsi Sumatra Utara merupakan pemegang saham terbesar dengan porsi 53,41%, diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota di Sumatra Utara sebesar 46,59%. 

Per Desember 2012, komposisi kepemilikan modal pemerintah provinsi tercatat Rp456,548 miliar. Sementara kepemilikan modal Pemkab/Pemkot senilai Rp438,198 miliar, sedangkan per Desember 2011 nominal kepemilikan modal Pemkab/Pemkot senilai Rp386,810 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

direksi bank sumut rups
Editor : Ismail Fahmi
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top