Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BI Rate, Antibiotik yang Tak Menyembuhkan Luka

Secara total, BI Rate di era kepemimpinan Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo naik hingga 175 basis poin dan kini bertengger di level 7,5%, sejak pertama kali menjabat pada Mei 2013.
Stefanus Arief Setiaji
Stefanus Arief Setiaji - Bisnis.com 12 Desember 2013  |  07:07 WIB

SIANG ini, Kamis (12/12/2013), Bank Indonesia (BI) dijadwalkan kembali menggelar rapat dewan gubernur. Inilah rapat dewan gubernur pamungkas yang akan dilakukan pada tahun ini.

Satu hal yang paling dinanti, tentu terkait dengan arah kebijakan moneter yang bakal ditempuh bank sentral di tengah problem struktural yang belum juga diambil secara cepat oleh pemerintah.

Sejumlah ekonom dalam satu diskusi dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, belum habis rasa terkejutnya dengan kebijakan BI ketika mengerek suku bungan acuan (BI Rate) 25 basis poin dalam rapat dewan gubernur pada Selasa (12/11).

Secara total, BI Rate di era kepemimpinan Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo naik hingga 175 basis poin dan kini bertengger di level 7,5%, sejak pertama kali menjabat pada Mei 2013.

Penaikan BI Rate terakhir yang dilakukan bank sentral lebih bertujuan untuk menenangkan pasar rupiah yang kala itu bergerak menuju level Rp12.000 per dolar.

Ekonom Universitas Atmajaya Jakarta A. Prasetyantoko mengatakan 'obat' untuk menguatkan nilai tukar rupiah, tidak serta merta harus dilakukan dengan menaikkan BI Rate.

"Nyatanya, BI Rate dinaikkan sampai 7,5%, rupiah masih saja di level Rp12.000," ujarnya dalam satu sesi diskusi yang digelar Forum Ekonom, belum lama ini.

Upaya menahan rupiah supaya tidak terus menerus bergerak liar, katanya, tidak hanya sekedar mengandalkan amunisi yang dimiliki BI.

 

CAMPUR TANGAN

Dengan kata lain, Prasetyantoko memberi indikasi bahwa pemerintah sudah harus campur tangan dan mengambil langkah yang benar-benar matang untuk perbaikan ekonomi.

Hanya saja, dengan waktu pemerintahan yang tersisa, sulit rasanya mengandalkan baik tim ekonomi maupun anggota kabinet di bawah komando Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bekerja secara optimal dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun menjelang berakhirnya masa jabatan.

"Pemerintah harus mulai kerja," tegasnya.

Dalam materi berjudul 'The Indonesia Economy: Adjustment Continuous', ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menuturkan bahwa tren pelemahan rupiah bukan hanya terjadi dalam beberapa bulan terakhir saat arus modal asing di pasar modal lari kencang.

Bahkan, Faisal mencatat pelemahan rupiah terjadi sejak Agustus 2011 hingga puncaknya terjadi pada 29 November 2013 yang menembus titik terendah baru sebesar Rp11.977 per dolar.

"Pelemahan nilai tukar tidak terjadi sekarang saja. Itu sudah terjadi sejak 2011," katanya.

Dari kacamata beberapa ekonom, hampir semuanya sepakat persoalan mengenai pelemahan nilai tukar itu tak luput dari besarnya impor bahan bakar atau impor energi yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam neraca perdagangan dalam negeri.

Mengenai hal itu, sejatinya pemerintah bukannya tidak tahu. Pemerintah jauh sudah paham bahwa masalah impor energi menjadi biang keladi posisi neraca perdagangan dalam negeri menjadi timpang.

Komisaris PT Bank Central Asia Tbk. yang juga ekonom senior Raden Pardede mengungkapkan kebijakan penaikan BI Rate hanyalah bersifat sementara yang tidak mampu mengobati 'luka ekonomi' yang sudah terlanjur menganga.

Tetapi, langkah bank sentral dengan penaikan BI Rate, menurutnya, harus dilakukan karena tidak jalannya fungsi pemerintah dalam mengambil langkah konkrit menghadapi tekanan ekonomi.

"Ibaratnya kalau orang sakit terluka, ya mestinya lukanya dibersihkan, baru diobati. Rasanya sakit, ya memang sakit, tetapi itu harus dilakukan. BI Rate itu hanya antibiotik, tetapi tidak menyembuhkan luka," ungkap Raden.

Sejatinya, baik Prasetyantoko, Faisal Basri, maupun Raden Pardede melihat Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, di atas pertumbuhan konservatif selama ini yang hanya bergerak 5%-6%.

Selama pemerintah menempuh langkah jelas, terutama kebijakan struktural untuk membuka saluran regulasi yang selama ini mampet, seperti pembangunan infrastruktur dan kebijakan energi, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi dalam negeri melesat tinggi.

Paket ekonomi tahap pertama yang salah satunya mengarah kepada kebijakan energi dengan pemanfaatan biodiesel, masih sebatas wacana. Sampai muncul kebijakan ekonomi paket kedua pun, kebijakan pemerintah soal pemanfaatan biodiesel masih mengawang-awang.

"Bagaimana pemerintah mau kerja, menteri-menterinya sudah sibuk persiapan pemilu," Faisal Basri mengakhiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BI Rate

Sumber : Bisnis Indonesia (12/12/2013)

Editor : Yusran Yunus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top