Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Program Sejuta Rumah: BTN Berpotensi Raih Tambahan Modal Pemerintah Rp13 Triliun

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berpotensi mendapat tambahan modal sebesar Rp13 triliun dari pemerintah untuk menopang ekspansi kredit perumahan.
Rumah Tapak. /Bisnis.com
Rumah Tapak. /Bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berpotensi mendapat tambahan modal sebesar Rp13 triliun dari pemerintah untuk menopang ekspansi kredit perumahan.

Di sisi lain, BTN juga tengah melakukan penjajakan dengan Industrial Commercial Bank of China (ICBC) untuk mendapat pinjaman setara US$1 miliar.

Maryono, Direktur Utama BTN, mengatakan potensi penambahan modal dari pemerintah berasal dari dana Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kementrian PU-Perumahan Rakyat yang selama ini ditempatkan di BTN dalam bentuk giro.

"Dananya sudah ada di kami, itu tinggal konversi saja secara accounting," ungkapnya seperti diberitakan Harian Bisnis Indonesia, Senin (13/7/2015).

Dia menambahkan, dana BLU yang ditempatkan tersebut mencapai Rp13 triliun. Dana ini menurut Maryono akan dialihkan sebagai modal dalam bentuk setoran modal dan subdebt.

Dengan kata lain, komponen modal inti dan modal pelengkap BTN bertambah jika seluruh dana BLU dikonversi menjadi modal.

Berdasarkan laporan keuangan BTN, per Maret 2015 modal inti dan modal pelengkap BTN mencapai Rp12,20 triliun, terdiri atas Rp10,49 modal inti dan Rp1,71 triliun modal pelengkap.

Maryono menyebut, komposisi dana BLU yang akan dialihkan untuk modal disetor dan subdebt masih terus digodok.

Menurut Maryono, konversi dana BLU menjadi modal akan mendongkrak rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) perseroan menjadi di atas 15%.

Dia yakin dengan tingkat permodalan yang solid, BTN bisa melakukan ekspansi untuk menyokong program satu juta rumah yang digalakkan pemerintah.

Maryono menekankan, konversi dana BLU menjadi modal membuat BTN tidak khawatir jika tahun depan BTN tidak mendapat kucuran modal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Kami selalu bilang, kami tidak ingin memberatkan APBN," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rivki Maulana
Editor : Saeno
Sumber : Bisnis Indonesia (13/7/2015)
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper