Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia memiliki potensi besar bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi terbesar adalah Jawa Timur, mengingat sekitar 96,76% penduduk Jatim, atau 36,65 juta jiwa, adalah pemeluk Islam.
Ekonomi dan keuangan syariah yang tumbuh dan berkembang pesat dapat menjadi solusi bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun dalam pengembangannya, sangat diperlukan sinergi dari berbagai institusi Pusat maupun daerah, termasuk Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Hal tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk Kebijakan Strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Akselerasi Ekonomi Syariah, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada Senin (26/10/2015) di Surabaya.
Acara dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dan dihadiri Asisten II Pemprov Jawa Timur, Hadi Prasetio, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan RI, Basuki Purwadi, Perwakilan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Suwendi, serta Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah, Imron Mawardi.
Deputi Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa syarat bagi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah adanya kebijakan yang mendorong ekonomi dan keuangan syariah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
"Untuk itu, koordinasi antar pemerintah dan lembaga di tingkat pusat dan daerah menjadi sangat penting," ujar Perry Warjiyo seperti dikutip dalam siaran pers Bank Indonesia, Selasa (27/10/2015).
Salah satu tantangan yang besar adalah untuk memunculkan awareness pada masyarakat dan mendorong agar masyarakat dapat mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi syariah.
Selain itu, dinyatakan perlunya pengembangan model-model pembiayaan syariah yang dapat diimplementasikan di pasar keuangan.
Perry Warjiyo menyampaikan bahwa sinergi kebijakan dan pengaturan dari sisi makro dan mikro sangat penting dalam mendukung perkembangan pasar keuangan syariah.
Selain itu, perlu adanya pengembangan produk pasar keuangan dan peningkatan efisiensi sektor keuangan. Seluruhnya harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.
