Bisnis.com, JAKARTA -- Kalangan buruh meminta panitia seleksi direksi dan pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk memilih calon yang sanggup menolak intervensi.
Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch mengatakan BPJS membutuhkan direksi yang kuat. Selain memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh UU 24/2011 dan Perpres 81/2015, ke depan secara umum BPJS memerlukan direksi yang mampu membuat terobosan.
"Saya melihat ada beberapa calon yang kurang baik ketika menjabat atau mengurusi jaminan sosial. Ini terkait direksi incumbent maupun mantan komisaris jamsostek dulu," kata Timboel di Jakarta, Kamis (19/11/2015).
Dia mengatakan lembaga ini mengelola uang yang sangat besar. Banyak pihak berkepentingan seperti Kementeriaan, BUMN, swasta maupun lembaga lain. "Jangan sampai investasi dana buruh tidak optimal," katanya.
Timboel juga menyoroti lemahnya inovasi direksi yang menjabat saat ini. Padahal, kata Timboel, kekecewaan dan banyak kendala teknis kepada BPJS di lapangan dapat diselesaikan seketika jika direksi mampu melakukan terobosan.
"Sebagai contoh kehadiran BPJS Centre di setiap RS selama ini tidak membantu mengadvokasi pasien yang punya masalah, padahal Direksi BPJS Kesehatan [dapat] menempatkan staf BPJS untuk membantu pasien yang punya masalah di RS, yang bertugas 24 jam dalam 7 hari," katanya.
Timboel mengharapkan di sisa waktu yang ada pansel dapat menghasilkan calon terbaik. Pasalnya sesuai amanat undang-undang, pengurus baru BPJS sudah mulai bekerja pada 1 Januari mendatang. Dia menyayangkan lambatnya pembentukan panitia oleh pemerintah yang mengakibatkan harus kerja buru-buru.
"Seharusnya menurut Perpres 81/2015, Pansel sudah terbentuk 6 bulan sebelum masa jabatan Direksi dan Dewas berakhir. Ini artinya seharusnya pansel sudah terbentuk Juli lalu," katanya.
