Bisnis.com, JAKARTA – Kredit usaha rakyat (KUR) harus didistribusikan secara tepat agar memberikan efek yang maksimal.
Kepala Ekonom BNI Ryan Kiryanto mengatakan bahwa alokasi KUR yang tahun ini mencapai Rp100 triliun harus lebih disalurkan ke sektor produktif untuk memberikan nilai tambah.
Menurutnya, jika KUR disalurkan ke sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan sebagainya, memiliki multiflier effect yang tinggi terutama dalam hal menyerap tenaga kerja.
“Jadi bukan hanya ke sektor perdagangan dan jasa. Sebab kalau sektor perdagangan, hanya memiliki manfaat bagi si pedagang itu sendiri,” katanya dalam diskusi di Kementerian Koperasi dan UKM seperti yang disampaikan dalam keterangan yang diterima Bisnis, Jumat (15/1/2016).
Selain itu penyaluran KUR juga harus lebih diefektifkan ke daerah-daerah yang dinilai 'minus'. Tujuannya, agar masyarakat disana kembali bergairah secara ekonomi, tidak frustasi, dan merasa diperhatikan oleh pemerintah.
“Program KUR saya nilai tepat sebagai Jaring Pengaman Sosial, soft loan. Program KUR juga bisa dioptimalkan untuk menipiskan tingkat kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang saat ini ada di level 0,40", jelas Ryan seraya berharap agar program KUR tidak 'Java Centris' tetapi merata ke seluruh Indonesia sesuai kondisi objektif masing-masing daerah.
Kunci sukses tidaknya program KUR, lanjutnya, ada pada aspek sosialisasi hingga ke pelosok. Oleh karena itu dia berharap program KUR harus didukung pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota.
Terlebih lagi, program ini sudah ada di dalam paket kebijakan pemerintah untuk mendorong kinerja dan pertumbuhan usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia.
Terkait Bank BNI sebagai bank penyalur KUR, Ryan menjelaskan, pihaknya memiliki dua 'tools'. Yaitu, sebagai eksekutor langsung ke calon debitur KUR dan sebagai channeling.
“Untuk channeling, kita bisa menggandeng BPR, lembaga keuangan mikro (LKM), Baitulmaal waa Tanwil (BMT), bahkan koperasi,” kata Ryan.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan untuk mempercepat realisasi penyaluran KUR 2016 diperlukan dukungan berbagai pihak, seperti Kementrian Teknis, lembaga, dan pemerintah daerah.
Dukungan yang diharapkan dari Kementrian dan lembaga serta Pemda berupa penyediaan anggaran bagi kegiatan penyiapan calon debitur KUR, penyusunan basis data calon debitur KUR, pembentukan tim monitoring dan evaluasi penyaluran KUR di sektor masing-masing, juga pendampingan.
Terkait dukungan Pemda, menurut Braman, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 581/6871/SJ tentang KUR Tahun 2015 kepada seluruh gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.
“Pemda perlu didorong untuk lebih aktif dalam penyiapan data calon penerima KUR dan membentuk kembali Tim Monev KUR,” kata Braman.
Dari sisi regulasi, pemerintah melalui Komite Kebijakan kini tengah melakukan addendum terhadap perangkat aturan tentang KUR. Sehingga, target penyaluran KUR tahun 2016 sebesar Rp100-120 triliun dapat tercapai.
"Pemerintah akan melakukan perubahan regulasi penyaluran KUR, antara lain Revisi Permenko Nomor 8/2015 yang memuat tentang perubahan suku bunga KUR 9 persen, penambahan cakupan calon penerima KUR, penambahan bidang usaha penangkapan ikan dengan ketentuan plafon kredit berbeda, dan penyederhaan ketentuan lembaga linkage,” tambahnya.
Selain itu ada juga revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang tata cara pelaksanaan subsidi bunga untuk KUR serta revisi Keputusan Menko Perekonomian Nomor 188 Tahun 2015 tentang penetapan penyalur KUR dan perusahaan penjamin KUR.
“Dengan penurunan suku bunga dan penambahan target KUR ini diharapkan akan lebih banyak lagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tadinya sulit untuk mengakses pembiayaan dengan mudah kepada perbankan,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
