Bisnis.com, BANDUNG—Pelaku industri perbankan di daerah dipacu untuk turut terlibat dalam penyaluran kredit usaha rakyat dengan terlebih dahulu memenuhi sejumlah persyaratan agar laik direkomendasikan oleh pihak otoritas.
Terdapat dua bank di daerah, yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Kalimantan Barat (Kalbar) dan Bank Nusa Tenggara Barat (NTB), yang siap menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) pada 2016, di luar tiga bank milik pemerintah, dua bank umum swasta, dan satu lembaga keuangan non-bank (LKNB).
Kepala Otoritas Jasa Keuanga (OJK) Regional 2 Jawa Barat Sarwono mengatakan pemerintah mengarahkan penyalur KUR tidak hanya tiga bank, meliputi Bank Mandiri, BNI, dan BRI sebagaimana dijalankan tahun lalu. Bank tersebut, lanjutnya, akan kewalahan.
Sepanjang 2015, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp21,4 trilun, dengan jumlah debitur sebanyak 960.424 debitur, dari target penyaluran KUR sebesar Rp30 triliun. Sementara pada 2016, pemerintah menargetkan penyaluran KUR mencapai Rp120 triliun.
“Perlu ada LJK [lembaga jasa keuangan] lainnya yang ikut di dalamnya, bisa bank dan non-bank. Saya akan mendorong perbankan di sini ikut berkontribusi. Penuhi syaratnya, nanti kami akan rekomendasikan,” katanya saat ditemui selepas acara Pertemuan Tahunan OJK Regional 2 Jabar, Kamis (28/1/2016).
Lebih lanjut, dia menjelaskan syarat agar bisa menjadi penyalur KUR yakni portofolio non-performing loan (NPL) untuk kredit sektor usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) harus di bawah 5%.
Dia melanjutkan syarat berikutnya yang masih berkaitan dengan syarat bataas NPL, yaitu seberapa mampu perbankan bersangkutan memperbaiki NPL kredit UMKM-nya sehingga bisa di bawah 5% pada waktu pengajuan.
“Itu persyaratan mutlak. Kami ingin starting yang baik. Bank yang NPL-nya di bawah 5% bisa lebih prudent dan profesional dalam penyalurannya. Urusan action plan berapa lamanya [dapat menurunkan NPL] itu tergantung industrinya. Lebih cepat tentu lebih bagus,” paparnya.
Menurut Sarwono, perbankan yang akan menyalurakan KUR, yang notabene dana itu bukanlah dana hibah, perlu melakukan pendekatan baru saat menyeleksi calon-calon debitur agar kekuranghati-hatian dalam penyaluran KUR sebelumnya tidak terulang kembali.
Pihak otoritas bersama pemerintah daerah serta perbankan juga akan memberikan konsultasi dan pembinaan kepada debitur sektor UMKM.
“Karena [penerima KUR] itu masyarakat kecil yang mungkin mereka tidak terlalu paham dengan perbankan,” ucapnya.
Terkait bank di Tanah Priangan yang cukup representatif untuk menyalurkan KUR, Sarwono memandang PT BPD Jabar dan Banten, Tbk. atau Bank BJB perlu menjadi garda terdepan dengan terlebih dahulu memperbaiki NPL kredit UMKM, terutama kredit mikronya.
“Kalau bank di Jabar pemeran utamanya itu Bank BJB. Mereka punya peran hingga 70% dari total aset tujuh bank umum yang berkantor pusat di Jabar. Banknya nanti kami akan panggil, kami akan challenge,” sebutnya.
Merespons dorongan dari pihak otoritas, ditemui selepas menghadiri Pertemuan Tahunan OJK Regional 2 Jabar, Direktur Utama Bank BJB Ahmad Irfan menyatakan perseroannya siap untuk berkontribusi dalam penyaluran KUR.
“[Ditanya soal persyaratan NPL kredit UMKM, khususnya mikro, yang harus di bawah 5%] Insya Allah akan kami perbaiki. Bisalah. Harus bisa,” ucapnya kepada Bisnis sambil berlalu meninggalkan tempat acara.
Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Jabar Arief Budiman memandang bank yang ditunjuk pemerintah ataupun yang direkomendasikan pihak otoritas sudah semestinya adalah bank yang memiliki infrastruktur yang kuat untuk menunjang program KUR.
“KUR ditunjuk berdasarkan infrastruktur, kantor cabang, kemampuan personel, dan sebagainya, jadi ada kriteria tertentu. Bank pemerintah itu pasti, terus kalau di Jabar, Bank BJB harusnya [ikut menyalurkan KUR] karena punya kantor cabang yang luas,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
