Gubernur Kalteng Mendatang Harus Tegas Pecat Direksi BUMD yang Gagal

Bisnis.com, PALANGKARAYA - Gubernur Kalimantan Tengah yang akan datang diminta bertindak tegas dengan memecat direksi badan usaha milik daerah apabila tidak mampu memenuhi target dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

"Langkah tegas tersebut sebagai upaya meningkatkan PAD sekaligus meminimalisir ketergantungan BUMD terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)," kata Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo saat membuka rapat koordinasi Pendapatan Daerah Pemprov di Palangka Raya, Rabu (23/3/2016).

"Pemerintah harus memberikan target kepada direksi BUMD. Mau minta bayaran tinggi, silakan saja, asal target yang ditetapkan pemerintah tercapai. Kalau target tidak terpenuhi sampai akhir tahun, harus diganti. Zamannya sudah harus begitu," ucapnya.

Hadi yang juga pejabat di Kementerian Dalam Negeri ini juga mengingatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalteng agar tidak melihat anggaran dari sisi belanja saja, tetapi juga pendapatan. Sebab, meningkatnya belanja daerah sangat dipengaruhi dari pendapatan.

Untuk itu, SKPD yang telah diberikan target PAD harus berupaya keras merealisasikannya dengan melakukan inovasi, terobosan, memanfaatkan aset yang dimiliki, bermitra dengan berbagai pihak, dan tidak bermalas-malasan.

"Kalau SKPD masih memandang sebelah mata PAD, kapan APBD Kalteng akan meningkat. PAD harus ditingkatkan agar belanja daerah ikut meningkat, sehingga kebutuhan masyarakat maupun mempercepat pembangunan daerah bisa terlaksana," katanya.

Menurut mantan Sekda Pemprov Jawa Tengah ini, keberadaan BUMD maupun SKPD sangat penting bagi peningkatan PAD, sehingga Gubernur defenitif Kalteng kedepan harus memberikan target dan menindak tegas apabila tidak mampu merealisasikannya.

Dia menyebut selama ditunjuk sebagai penjabat Gubernur Kalteng, upaya mewujudkan peninkatan PAD masih belum satu-kesatuan dan kesannya jalan sendiri. Dirinya pun berkomitmen membuat satu sistem yang baik agar Gubernur Kalteng nantinya bisa langsung bekerja dan dapat melanjutkan pembangunan di Kalteng ini.

"Kalteng ini memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang tinggi. Potensi ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD, sehingga APBD Kalteng pun ikut meningkat," demikian Hadi.