Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah tidak memangkas subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR).
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Bahlil Lahadalia mengatakan, KUR sangat strategis mengatasi pelemahan ekonomi dan ancaman pengangguran. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo dan Hipmi sudah menyepakati untuk menekan bunga KUR hingga 7% tahun depan.
“Hipmi meminta pemerintah tidak memangkas subsidi bunga KUR,” ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Minggu (18/9/2016).
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan pemerintah akan memangkas anggaran subsidi bunga sebesar Rp1 triliun pada tahun depan.
Dia mengatakan, pemerintah akan mengalokasikan anggaran subsidi untuk bunga KUR pada tahun depan sebesar Rp 9,5 triliun. Alokasi tersebut lebih rendah dari alokasi tahun ini yang mencapai Rp 10,5 triliun.
Bahlil mengatakan, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kembali dalam memangkas subsidi tersebut. Pasalnya, posisi program pemerintah seperti KUR justru sangat strategis dalam mengatasi dampak pelemahan ekonomi, pemutusan hubungan kerja, dan ancaman pengangguran.
Menurut Bahlil, Hipmi memahami, pemerintah sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga dibutuhkan penghematan. Program-program yang tidak penting dan memboroskan uang negara semestinya segera dipangkas.
Namun, penyaluran KUR merupakan program yang sangat strategis sebab disalurkan untuk sektor produktif yang dapat mendorong perekonomian rakyat dan menciptakan permintaan domestik yang kuat.
“Ekonomi kita kan titik lemahnya pada sisi permintaan, KUR bisa bantu di sini dan dia ciptakan lapangan kerja serta menciptakan pengusaha-pengusaha baru,” kata Bahlil.
Bahlil mengatakan, bersama Presiden, pihaknya sudah menyepakati upaya mendorong bunga KUR hingga 7% tahun depan. Dengan demikian, subsidi bunga KUR semestinya ditambah.
Namun rencana tersebut akan sulit terealisasi bila pemerintah kemudian memutuskan akan memangkas subsidi tersebut. Pemerintah beralasan pemangkasan ini sebab melihat minimnya penyerapan anggaran subsidi bunga KUR, yakni baru sebesar Rp1,5 triliun. Pemerintah memperkirakan, penyerapan tahun ini hanya 50% atau sekitar Rp5 triliun.
Hipmi mensinyalir, rendahnya serapan subsidi bunga KUR tersebut disebabkan bank-bank penyalur KUR tidak serius menerapkan bunga single digit.
“Sebagian menyalurkan KUR dengan bunga yang normal atau bunga pasar,” ujar Bahlil.
Hal itu terlihat dari tingginya realisasi penyaluran KUR yakni sebesar Rp58,78 triliun per 31 Juli 2016. Jumlah itu mencapai 53,82% dari target Rp109,21 triliun. Realisasi paling besar yakni KUR mikro, mencapai Rp39,61 triliun atau 56,65 % dari target.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
