Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) beserta anak usaha dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018.
Hasilnya, PT Bank Negara Indonesia Syariah disebut belum menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara optimal.
Di dalam laporan itu BPK menjabarkan lima masalah terkait pemberian kredit dari BRI kepada debitur.
Satu di antaranya adalah pencairan kredit dilakukan sebelum syarat terpenuhi. Selain itu susunan pengurus, laporan keuangan, akta adendum pernjanjian, dan restrukturisasi kredit juga dipermasalahkan.
Dalam penyaluran pembiayaan, BNI Syariah dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Anak usaha BNI itu dinilai tidak melakukan analisa mitigasi risiko atas penggunaan rekening perusahaan yang tidak terpisah dengan transaksi pribadi debitur. Begitu juga denan analisa terkait dengan latar belakang, rencana penggunaan lahan, dan sumber pembayaran kembali atas pembiayaan take over.
Selain itu persyaratan pencairan pembiayaan tidak terpenuhi dan juga monitoring atas pemenuhan covenant oleh debitur belum sesuai dengan ketentuan dan akad pembiayaan.
Direktur Bisnis BNI Syariah Dhias Widhiyati mengatakan perusahaan telah memberikan penjelasan kepada pihak BPK terkait hal tersebut. Kemampuan melakukan analisa yang berkualitas dan menyiapkan mitigasi risiko yang baik menjadi perhatian BNI Syariah agar mampu menekan penurunan kualitas aset produktif.
“Permasalahan tersebut pada umumnya telah kami tindak lanjuti antara lain melengkapi dokumen-dokumen, menyempurnakan proses bisnis, meningkatkan monitoring, dan meningkatkan kemampuan SDM,” katanya, Rabu (3/10/2018).
