Bisnis.com, JAKARTA – Kasus yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dijadikan pembelajaran oleh pemerintah. Proses pengawasan dan audit akan dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat deteksi kejanggalan kinerja lembaga keuangan.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara seusai dilantik menjadi anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio dari Kementerian Keuangan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta pada Senin (13/1/2020).
Ia mengatakan, OJK selaku lembaga pengawas harus memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memahami gerak dari sektor keuangan. Hal ini agar audit-audit yang dilakukan juga dapat memberikan sinyal positif atau negatif terhadap kinerja keuangan sebuah badan.
“Selama ini proses audit memang dilakukan.Tetapi, signaling terkait perbaikan atau pemburukan kinerja keuangan ternyata masih harus diperbaiki,” jelasnya.
Menurut Suahasil, OJK akan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh sektor keuangan tidak hanya perbankan, tetapi juga Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Ia juga berharap OJK juga semakin mampu mendeteksi kejanggalan kinerja suatu lembaga keuangan.
Selain itu, pemerintah nantinya juga tidak hanya melakukan pengawasan di sektor keuangan. Sebagai pemilik dari sejumlah lembaga keuangan dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah juga harus mampu menangkap sinyal dari kondisi terkini.
“Jadi tindak hanya asal audit per tahun saja. Substansi dari audit nantinya akan diperdalam lagi agar lebih memahami kondisi [keuangan],” ungkapnya.
Terkait dengan upaya penyehatan Jiwasraya, Suahasil menuturkan saat ini langkah-langkah yang komprehensif tengah disusun oleh Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan OJK. Menurutnya, upaya-upaya tersebut dirancang secara mendalam melalui perspektif ketiga instansi tersebut.
“Jiwasraya adalah BUMN yang juga memiliki pengawasan internal. Selain itu, OJK sebagai lembaga pengawas keuangan juga akan memiliki pandangannya sendiri. Kami pastikan upaya-upaya ini akan dilihat secara mendalam,” kata Suahasil.
Sebelumnya, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi, di antaranya penempatan saham sebanyak 22,4 persen senilai Rp5,7 triliun dari aset finansial.
Dari jumlah tersebut, 5% dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik, sisanya 95% dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk. Selain itu, penempatan reksa dana sebanyak 59,1% senilai Rp14,9 triliun dari aset finansial juga dilakukan.
Dari jumlah tersebut, 2% dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja baik, sedangkan sisanya dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk. Akibatnya, hingga Agustus 2019, Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
