Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Tunggakan BPJS Kesehatan Banyak, Sanksi Menanti

BPJS Watch menilai strategi yang manjur dan mumpuni untuk menurunkan jumlah tunggakan adalah melaksanakan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik seperti sudah diatur PP Nomor 86/2013.
Arif Gunawan
Arif Gunawan - Bisnis.com 15 Maret 2020  |  23:24 WIB
Masyarakat melakukan proses administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/2/2020). Bisnis - Paulus Tandi Bone
Masyarakat melakukan proses administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (10/2/2020). Bisnis - Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Watch menanggapi hasil kajian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penyebab defisit anggaran di BPJS Kesehatan, salah satunya tentang peserta yang menunggak iuran.

Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan sudah ada sejumlah upaya yang dilakukan BPJS Kesehatan untuk menagih tunggakan, seperti melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

"Namun tunggakan iuran masih tinggi, saya kira strategi yang manjur dan mumpuni adalah melaksanakan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik seperti sudah diatur PP Nomor 86/2013," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (15/3/2020).

Dia menjelaskan harusnya kementerian dan lembaga terkait dapat menjalankan aturan sanksi tidak mendapatkan layanan publik kepada para penunggak iuran BPJS Kesehatan, dan juga kepada masyarakat yang belum mendaftar sebagai peserta.

Tidak hanya itu, sanksi serupa juga diharapkan berlaku dan diterapkan kepada perusahaan, yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya sebagai peserta.

Kementerian dan lembaga yang dimaksud dalam PP Nomor 86/2013 ini sebutnya adalah kepolisian, pemerintah daerah, dan imigrasi.

Sebelumnya Jumat (13/3/2020) lalu, KPK menyatakan sejumlah penyebab masalah keuangan yang membelit BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah moral hazard dari peserta yang menunggak iuran, setelah mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya badan jaminan sosial tersebut.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bpjs BPJS Kesehatan
Editor : Novita Sari Simamora
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

Foto loadmore

BisnisRegional

To top