Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambangi kediaman dinas Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk meminta arahan terkait fintech syariah bagi komunitas wanita dari Nahdlatul Ulama (NU).
Hal ini lantaran banyaknya lembaga yang terkait dengan keuangan syariah di lingkungan Muslimat NU seperti koperasi syariah, Baitul Maal wa Tamwil (BMT).
Dia berharap agar setelah adanya berbagai lembaga finansial syariah ini, masyarakat tidak lagi mengakses fintech ilegal.
"Jangan sampai masyarakat mengakses fintech yang ilegal. Ini akan membahayakan perekonomian kita," jelasnya, seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (15/10/2020).
Terkait hal ini, Khofifah mengungkapkan bahwa Wapres menyambut baik atas laporannya tersebut.
Bahkan, Wapres memberikan beberapa arahan penting terkait pengembangan usaha berbasis syariah di lingkungan Muslimat NU. Termasuk, program one pesantren one product (OPOP) yang saat ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Baca Juga
"[Usaha] OPOP dan masyarakat bisa mengakses Lembaga Pengelola Dana Bergulir [LPDB] yang telah menyiapkan berbagai skema dana murah yang bisa diakses oleh pelaku usaha mikro," tutur Wapres sebagaimana diungkapkan Khofifah.
Selain itu, menurut Khofifah, Wapres juga memberikan arahan agar Muslimat NU dapat belajar fintech dari BMT yang telah mengembangkan berbagai aplikasi keuangan berbasis teknologi.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin siang ini menerima Khofifah Indar Parawansa selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (PP Muslimat NU) beserta Sekretaris Umum PP Muslimat NU Ulfah Mashfufah di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2020).
Dalam keterangannya, Khofifah mengungkapkan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk mengundang Wapres menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Muslimat NU dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Perangkat Muslimat NU yang akan diselenggarakan secara virtual pada tanggal 28 Oktober 2020 berpusat di Malang, Jawa Timur.
Adapun Rakernas dan Mukernas ini, lanjut Khofifah, akan diselenggarakan secara hibrid dan dihadiri perwakilan Muslimat NU dari 34 provinsi di Indonesia. Beberapa pengurus dan perangkat akan hadir langsung dan sebagian yang lain akan mengikuti kegiatan ini secara virtual.
"Masing-masing perangkat ada Yayasan Pendidikan, ada Yayasan kesejahteraan Sosial, kemudian ada Yayasan Himpunan Daiyah, ada Induk Koperasi Annisa, masing-masing juga akan mengikuti secara virtual," imbuhnya.
Saat ini Muslimat NU memiliki 108 rumah sakit dan klinik, 143 panti asuhan, 9.800-an taman kanak-kanak (TK), dan 56.900-an majlis taklim.
