Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Peserta BPJS antre di Kantor BPJS Kesehatan, Proklamasi, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Sebanyak lebih dari 40 ribu orang telah memanfaatkan fasilitas kelonggaran tunggakan iuran kepesertaan dan hanya diwajibkan membayar 6 bulan iuran untuk kembali mengaktifkan kepesertaan dari yang sebelumnya diwajibkan membayarkan 24 bulan. - ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Premium

Menangkap Isyarat Kembali Naiknya Iuran BPJS Kesehatan

26 November 2020 | 09:12 WIB
Iuran BPJS Kesehatan baru naik pada Juli 2020. Kini, pemerintah mengaku tengah menyiapkan peninjauan ulang kenaikan iuran berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pada pertengahan 2020, tepatnya menjelang dinaikkannya iuran BPJS Kesehatan, Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan enam butir rekomendasi untuk menekan defisit layanan kesehatan tersebut. Beberapa bulan berlalu, pemerintah kembali memberi indikasi berlanjutnya kenaikan iuran.

Ketika itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan jika rekomendasi tersebut dijalankan, maka dapat defisit bisa dipangkas hingga Rp12,2 triliun atau sama dengan nilai defisit sepanjang 2019. Dengan demikian, iuran tidak perlu dinaikkan.

Keenam rekomendasi tersebut yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mesti mempercepat penyusunan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran; BPJS Kesehatan membatasi pembayaran untuk penyakit katastropik seperti kanker, jantung, dan stroke; pembagian biaya perawatan pasien antara pemerintah dengan asuransi swasta; pasien dari kelompok mampu diwajibkan membayar 10 persen dari total biaya; klasifikasi rumah sakit dievaluasi oleh Kemenkes; dan langkah hukum bagi peserta dan penyelenggara yang melakukan kecurangan.

Namun, rekomendasi itu berlalu begitu saja. Per 1 Juli 2020, iuran BPJS Kesehatan tetap naik sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Peserta Kelas I harus membayar Rp150.000 dari sebelumnya Rp80.000, sedangkan Kelas II dari Rp51.000 menjadi Rp100.000. Sementara itu, iuran Kelas III naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000.

Para peserta Kelas III memang mendapat subsidi Rp16.500 dari pemerintah, tetapi hanya berlaku pada 2020. Tahun depan, subsidi berkurang menjadi Rp7.500.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top