Bisnis.com, JAKARTA - Proses pembentukan holding Ultra Mikro terus berjalan dan tampak semakin jelas. Namun, posisi PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) memiliki tempat berbeda dengan anak usaha PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk. lain.
Adapun, nantinya BRI memegang masing-masing 99,99 persen saham PNM dan Pegadaian, sedangkan pemerintah RI tetap memiliki kendali terhadap Pegadaian dan PNM melalui 1 lembar saham Seri A Dwiwarna.
Hal ini membuat status Pegadaian dan PNM berbeda dengan perusahaan anak BRI lainnya lantaran pemerintah tetap memiliki kendali meski dengan 1 lembar saham Seri A Dwiwarna tersebut.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan eksistensi PNM dan Pegadaian akan terjaga dan bisnis kedua perusahaan ini tak akan sepenuhnya dicaplok BRI.
Keberadaan holding hanya memperkuat bisnis masing-masing perusahaan, terlebih karena adanya kekuatan existing BRI sebagai bank dengan jaringan luas dan kemampuan besar dalam mengumpulkan dana murah.
Menurut Sri Mulyani, integrasi BUMN untuk UMi dan UMKM nanti akan menerapkan model co-existence. Sinergi dan simbiosis mutualisme antar ketiga perusahaan akan dikawal dengan pembentukan key performance indicators (KPI) yang ketat.
“Jadi, itu sinergi atau mutualisme tidak kemudian saling mengambilalih. Bentuk ko-eksistensi ini akan kami wujudkan dalam bentuk KPI, di mana tadi ada dari sisi manajemen maupun dari Kementerian BUMN menjanjikan bahwa model kerja mereka justru akan semakin diperkuat. Nanti KPI yang ada kuantifikasinya akan kami translate dan karena kami belum lihat detail framing-nya, timing-nya kapan, ini nanti yang akan kami kejar dalam pemberian approval holding tersebut,” tuturnya dalam Raker DPR, Senin (8/2/2021).
Adapun, pasca-holding BUMN untuk UMi terbentuk maka jumlah aset BRI akan bertambah sebesar 1,5 persen. Kemudian, kemampuan ketiga perusahaan juga akan lebih besar untuk menjangkau hingga 29 juta pelaku usaha UMi dan UMKM yang selama ini belum terlayani lembaga keuangan formal (unbankable).
"Kami sudah konsultasi juga dengan OJK dan mereka sampaikan mereka dukung langkah tersebut,” ujarnya.
Adapun, saat ini ada 5 proses penyertaan atau penyetoran saham negara struktur transaksi holding Ultra Mikro.
Pertama, rights issue BRI dilakukan setelah mendapat arahan dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari Menteri Keuangan serta dikonsultasikan dengan DPR-RI. Hal ini diatur dalam PP 33 / 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan.
Kedua, seluruh saham seri B Negara pada PT Pegadaian dan PT PNM akan disetorkan ke BRI dalam rangka partisipasi pemerintah dalam rights issue emiten dengan kode saham BBRI tersebut.
Ketiga, penyertaan atau penyetoran seluruh saham seri B Negara pada PT Pegadaian dan PT PNM kepada PT BRI dilakukan sesuai PP 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara kepada BUMN.
Keempat, setelah transaksi rights issue, PT BRI akan memiliki seluruh saham seri B Pegadaian dan PNM, sedangkan Pemerintah RI masih memiliki 1 lembar saham seri A Dwiwarna pada PT Pegadaian dan PT PNM.
Kelima, nilai transaksi akan didasarkan pada hasil penilaian independen KJPP sesuai ketentuan pasar modal.
