Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja penyaluran kredit ke sektor usaha wong cilik atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin merosot hingga akhir 2024. Pada penghujung tahun lalu, kredit UMKM hanya tumbuh 3% secara tahunan (YoY).
Pada laporan Analisis Uang Beredar Bank Indonesia (BI) disebutkan kredit UMKM per Desember 2024 mencapai Rp1.405 triliun. Meski masih mengalami pertumbuhan, tetapi angka tersebut lebih kecil alias melambat ketimbang bulan sebelumnya atau November 2024 yang sebesar 3,7% YoY.
Angka pertumbuhan kredit UMKM per Desember 2024 itu sekaligus menjadi yang terendah sepanjang tahun. "Penyaluran kredit kepada UMKM pada Desember 2024 tumbuh sebesar 3,0% [YoY], setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,7% [YoY]," demikian bunyi laporan BI, dikutip Jumat (24/1/2025).
Skala usaha mikro menunjukkan pertumbuhan kredit 0,8% YoY dengan nilai Rp635,7 triliun pada Desember 2024. Persentase ini lebih rendah dari 3,1% (YoY) pada bulan sebelumnya.
Kredit skala usaha kecil masih bertumbuh 7%, tetapi melambat secara bulanan dari 7,2%. Nilai kredit yang disalurkan mencapai Rp456,2 triliun.
Pemulihan terbatas terjadi pada skala usaha menengah, dengan laju penyaluran kredit per Desember 2024 bertumbuh 1,9% (YoY), dibanding negatif 0,9% pada November 2024. Total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp313,1 triliun.
Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Supari menjelaskan bahwa daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga turut berdampak pada angka penyaluran kredit.
“Berdasarkan riset internal BRI, variabel yang paling mempengaruhi pertumbuhan kredit adalah konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat,” katanya saat dihubungi Bisnis, Jumat (24/1/2025).
BRI cenderung optimistis dalam memandang prospek kredit UMKM pada tahun ini. Sepanjang 2024, BRI telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp184,98 triliun yang menjangkau lebih dari 4 juta debitur atau pelaku UMKM.
Menurut Supari, pihaknya mengupayakan optimalisasi seluruh aspek terkait UMKM untuk mendorong capaian serupa pada 2025.
“BRI akan mendorong pertumbuhan kredit UMKM melalui pemberdayaan, penguasaan ekosistem transaksi, serta fokus pada peningkatan kualitas kredit yang disalurkan,” imbuhnya.
Stimulus Dongkrak Kredit UMKM
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan stimulus kredit untuk segmen UMKM pada 2025. Stimulus ini didorong oleh pertumbuhan mini kredit kelompok usaha kecil dan menengah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa regulator akan mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) baru yang mengatur kemudahan akses keuangan terhadap UMKM.
“Kita concern dengan kredit UMKM yang baru tumbuh 4,76% posisi Oktober 2024, dan juga sebagai amanat Undang-undang P2SK [Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan],” katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK bulanan, Jumat (13/12/2024).
Pengunjung melihat produk UMKM di Jakarta, belum lama ini. Bisnis/Abdurachman
Dia memaparkan bahwa beleid itu nantinya akan mengatur kemudahan akses pembiayaan UMKM dari entitas bank maupun lembaga jasa keuangan (LJK) non-bank.
Menurutnya, OJK juga menyiapkan penetapan kebijakan khusus berupa skema baru dalam pembiayaan UMKM yang menyesuaikan karakteristik bisnisnya.
Selain itu, terdapat pula rancangan percepatan proses bisnis dalam penyaluran pembiayaan UMKM, serta pelbagai bentuk kemudahan lainnya.
“Bisa dikatakan seluruh siklus penyaluran kredit UMKM di-cover dalam POJK baru ini nantinya. Selanjutnya bank dan lembaga keuangan non-bank akan berkolaborasi untuk memberikan kemudahan terhadap pembiayaan UMKM tersebut,” jelasnya.
Dia juga menyampaikan bahwa pembentukan Peraturan OJK (POJK) tentang kemudahan akses keuangan bagi UMKM saat ini masih memasuki tahap konsultasi dengan DPR.
"Harapannya tentu tahun ini akan keluar ketentuan ini setelah ada konsultasi dengan DPR RI. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama," katanya dalam konferensi pers RDK bulanan, Selasa (7/1/2025).
Perkembangan Hapus Tagih Piutang Macet UMKM
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kondisi terkini hapus tagih piutang macet UMKM yang mulai diterapkan pada awal 2025.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan bahwa proses tersebut sedang berlangsung sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No.47/2024 yang diteken Presiden Prabowo Subianto belum lama ini.
“Memang sudah terlaksana sejumlah tertentu dalam tahap awal ini. Namun, sebagian besarnya masih dalam bentuk asesmen bank terhadap portofolio yang terkait kredit macet UMKM,” katanya menjawab pertanyaan Bisnis dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Menurutnya, OJK selaku regulator perbankan terus memantau proses itu dan akan menyampaikan pembaruannya pada lain waktu.
Terkait kekhawatiran mengenai dampak terhadap performa keuangan perbankan, Mahendra menyebut bahwa pihaknya belum memandang adanya permasalahan berarti.
Pasalnya, bank-bank dinilai telah menyiapkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terkait kredit macet segmen UMKM dengan memadai.
OJK justru melihat bahwa kebijakan hapus tagih ini dapat menjadikan pengelolaan kredit bank lebih bersih dari catatan piutang selama bertahun-tahun.
“Sebaliknya, bagi UMKM yang memperoleh fasilitas itu, tentunya kita berharap bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, dari kedua sisi itu kami tidak mengantisipasi adanya persoalan,” tutur Mahendra.
Dalam perkembangan terakhir, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengeklaim bahwa pemerintah telah menghapus utang 67.000 pelaku UMKM dengan nilai Rp2 triliun.
Politisi Partai Golkar ini menyebut proses itu baru memasuki tahap awal, dan akan terus berjalan hingga semua UMKM yang sesuai kriteria dapat menerima manfaat program tersebut.
"Berjalan terus [penghapusan utang], per hari ini angkanya sudah mencapai 67.000 UMKM, dengan nilai utang Rp2 triliun," katanya di sela-sela acara Rakornas IMM di Denpasar, Kamis (16/1/2024).
