BIsnis.com, JAKARTA - Aturan baru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan menonaktifkan kepesertaan BPJS kesehatan bila menunggak iuran selama sebulan mendapat penolakan dari kalangan DPR.
Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengatakan bahwa aturan tersebut secara nyata akan memberatkan keuangan peserta BPJS Kesehatan mandiri. Dalam kondisi demikian maka masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah akan menjadi korban.
“Aturan itu nyata-nyata akan memberatkan keuangan para peserta BPJS Kesehatan mandiri,” ujar Ribka, Selasa (27/9/2016).
Menurutnya, kebijakan tersebut juga akan menggagalkan tujuan awal BPJS kesehatan untuk menuju universal coverage. Selain itu, lanjutnya, aturan tersebut akan membuat BPJS hanya dimiliki sebagian kecil masyarakat Indonesia.
“Kalau kebijakan itu tetap ngotot dilanjutkan, pemerintah harus memberikan solusi,” ujar politisi PDIP tersebut.
Ribka menambahkan bahwa solusinya bisa saja dengan mengharuskan setiap peserta BPJS yang menerima bantuan iuran (PBI) harus bisa dinaikkan jumlah iurannya.
Membuka peluang bagi setiap peserta mandiri yang tidak sanggup membayar untuk beralih ke PBI juga menjadi bagian dari solusi.
Pada bagian lain, pemerintah juga harus memberikan prosedur yang jelas dan mudah untuk mengurusnya. Dengan demikian perlu ada lembaga atau institusi yang akan mengurusinya sehingga masyarakat tidak bingung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
