Bisnis.com, JAKARTA — Kolektibilitas atau tingkat kepatuhan pembayaran iuran oleh peserta masih menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi BPJS Kesehatan.
Memasuki tahun ketiga beroperasinya lembaga penyelenggara Sistem Jaminan Sosial Nasional ini kolektibilitas peserta masih cukup rendah.
Hal itu terutama terjadi pada jenis peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU).
Bayu Wahyudi, Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, mengatakan lebih dari separuh PBPU atau peserta mandiri itu tidak aktif membayarkan iuran.
“Ada sekitar 18 juta jiwa pesertanya dan 9,8 juta di antaranya tidak aktif,” tegasnya, Rabu (30/11/2016).
BPJS Kesehatan mencatat jumlah peserta sebanyak 171.053.743 jiwa. Sebanyak 91.151.594 juta meruapakan peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN dan 15.157.423 jiwa merupakan peserta PBI APBD atau hasil integrasi dengan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Sedangkan, 40.885.379 jiwa merupakan pekerja penerima upah (PPU) baik pekerja negeri sipil maupun swasta, 18.790.103 jiwa PBPU, dan 5.050.696 jiwa bukan pekerja (BP).
Karena itu, Bayu mengatakan pihaknya akan mendorong para peserta tersebut untuk kembali aktif membayarkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tersebut.
Selain itu, dia menjelaskan tingkat kepesartaan juga masih menjadi kendala bagi pihaknya untuk mengoptimalkan program JKN-KIS. Minimnya kepesertaan PPU masih menjadi problem utama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
