JAKARTA: Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia DKI Jaya dan Sekitarnya melaksanakan Musyawarah Daerah X di Jakarta Convention Center, Jakarta, hari ini. Ketua Panitia Pengarah Musda Wangsit Supeno mengatakan dalam acara ini ada dua hal krusial yang akan dibahas oleh 125 anggota Perbarindo DKI Jaya, yakni posisi BPR dalam struktur perbankan dan penyempurnaan sistem pengaturan BPR.Dia menjelaskan dalam struktur perbankan ada rencana Bank Indonesia menaikan modal inti BPR menjadi Rp10 miliar. "Industri BPR berharap BI dalam penyusunan kebijakan permodalan yang baru tidak diberlakukan kepada BPR yang telah beroperasi," ujarnya hari ini.Dia menambahkan BPR yang memiliki kapasitas kecil ataupun sedang yang jumlahnya sangat banyak, akan mengalami kendala jika permodalan dipersamakan dengan BPR yang memiliki jaringan luas. "Kendala tersebut tercermin pada ratio loan to deposit ratio (LDR) yang rendah akibat kelebihan modal. Di sisi lain BPR kapasitas kecil juga akan kesulitan menyalurkan dana yang akhirnya berisiko tinggi apabila dipaksakan menyalurkan kredit hanya untuk menaikan LDR," ujarnya.Dalam penyempurnaan sistem pengaturan BPR, lanjutnya, ada beberapa wacana yang perlu disikapi oleh anggota Perbarindo, seperti rating agency untuk UMKM yang justru mematikan segmentasi BPR dan rencana peningkatan premi Lembaga Penjamin Simpanan.Ketua DPD Perbarindo DKI Jaya Hiras Lumban Tobing mengatakan direksi BPR harus mampu melaksanakan tata kelola usaha dengan baik agar dapat menghadapi derasnya arus globalisasi ke depan. "Mau tidak mau, tantangan ini harus kita jadikan sebagai kebangkitan industri BPR di waktu sekarang," ujarnya.Selain membahas tentang permasalahan BPR, dalam Musda ini juga akan dilakukan pemilihan Ketua DPD Perbarindo DKI Jaya dan Sekitarnya untuk periode 2011-2015. (msw)

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru