JAKARTA: Bank Indonesia menyatakan tidak masalah jika apex bank untuk bank perkreditan rakyat adalah bank BUMN atau swasta.Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman Hadad menuturkan terkait program financial inclusion atau kredit untuk rakyat, bank manapun bisa menjadi apex bank.“Untuk financial inclusion, apex bank tidak terbatas di BUMN,” ujarnya usai memberikan presentasi di Indonesia Expo Banking 2012, Rabu (27/6).Apex bank berperan dalam pengumpulan dana, pemberian bantuan keuangan, dan dukungan teknis bagi bank-bank lain.Muliaman mengakui peran bank perkreditan rakyat (BPR) dalam menyalurkan kredit dan mempermudah akses keuangan masyarakat yang berada di daerah.Dalam presentasinya, dia mengatakan financial inclusion tidak hanya mengenai pemberian kredit tapi juga bagaimana memberdayakan sumber daya yang ada.“Semakin banyak bank di Indonesia yang memberikan program kredit untuk rakyat, dan sekarang tantangannya bagaimana mengakomodir supply dari bank dengan demand dari masyarakat,” papar Muliaman.Berdasarkan survei BI tahun 2010, sekitar 62% rumah tangga di Indonesia tidak memiliki tabungan dan 40% tidak memiliki akses terhadap perbankan.Sebelumnya, BI juga sedang merancang regulasi mengenai financial inclusion yang diharapkan dapat mendorong perbankan dan lembaga pembiayaan non-bank untuk lebih aktif.Rancangan regulasi tersebut di antaranya mencakup edukasi keuangan, pemetaan informasi keuangan, fasilitasi intermediasi, saluran distribusi, dan aturan-aturan yang mendukung.Muliaman mengingatkan pentingnya insentif, baik bagi lembaga perbankan yang memberikan kredit maupun nasabah yang mengajukan kredit.“Pemerintah bertugas mendorong masyarakat untuk mulai menabung dan meningkatkan kapasitas perbankan,” terangnya. Pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil muncul dari kredit yang disubsidi oleh pemerintah.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal CNBV Meksiko Raul E. Hernandez menyatakan Indonesia dan Meksiko memiliki kemiripan dalam hal financial inclusion.“Berdasarkan pengalaman kami, pemberian insentif sangat penting,” katanya.Menurut dia, financial inclusion berarti setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan bantuan. Sehingga, pemerintah perlu menyediakan akses yang dapat menjangkau semua masyarakat. (16/Bsi)