BI & Pemerintah diusulkan bentuk Indonesian Financial Inclusion Society

SOLO:  The 1st International Islamic Financial Inclusion yang berlangsung selama 2 hari di Solo menghasilkan suatu rujukan kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk membentuk Indonesian Financial Inclusion Society.Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid menyampaikan rujukan tersebut adalah salah satu dari tujuh butir simpulan selama 2 hari penyelenggaraan acara.Dia menuturkan terbentuknya forum tersebut adalah upaya mempercepat pelaksanaan financial inclusion melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan permodalan, infrastruktur, jaringan, teknologi, penjaminan, pendampingan, dan usaha lainnya."Kami juga mengusulkan kepada pemerintah, BI, dan regulator lainnya untuk mendukung kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan, serta mendorong kerja sama internasional yang mendukung financial inclusion," ujar Nusron saat menutup acara The 1st International Islamic Financial Inclusion, hari ini (18/7).Simpulan lainnya a.l. stakeholder yang terlibat terus mendukung secara nyata terlaksananya financial inclusion, mendukung sepenuhnya usaha pengurangan kemiskinan melalui pemberian akses layanan keuangan seluas-luasnya, merumuskan rencana aksi nasional dalam pengembangan dan pelaksanaan financial inclusion.Dia menyatakan RUU Lembaga Keuangan Mikro segera disahkan guna mengatur, mengawasi, menjamin, dan melindungi lembaga keuangan mikro sebagaimana dilakukan BI, Bapepam-LK, dan Lembaga Penjamin Simpanan.Rangkaian konferensi tersebut diselenggarakan dalam rangka peringatan ulang tahun GP Ansor ke-78. GP Ansor bekerja sama dengan Bank Indonesia, Asosiasi Baitul Maal Wat Tamwil se-Indonesia, dan Bapepam-LK dalam mengorganisasi konferensi. (faa)