Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BANK DKI Butuh Suntikan Dana Rp450 Miliar

JAKARTA: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan terus mendukung perkembangan Bank DKI sebagai aset BUMD, sejalan dengan tarik ulurnya pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara (KUAPPAS).

JAKARTA: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan terus mendukung perkembangan Bank DKI sebagai aset BUMD, sejalan dengan tarik ulurnya pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara (KUAPPAS).

Bank DKI membutuhkan suntikan dana Rp450 miliar. Hal itu  agar ekspansi Bank DKI ke depan bisa terus berkembang sebelum rencana IPO yang direalisasikan pada 2013.Humas Bank DKI Herry Djufraini menegaskan sebagai salah satu aset BUMD, Bank DKI merupakan salah satu badan usaha milik daerah yang terus menerus menyumbang pendapatan daerah."Bank DKI pada tahun 2011 berhasil menyumbang kepada pendapatan asli daerah sebesar 150 miliar jadi catatan keberhasilan ini harus di pandang positip pemerintah untuk mendorong Bank DKI bisa bersaing dengan Bank lain," tutur Herry saat ditemui Bisnis, Rabu (5/12/2012).Sejalan dengan sumbangan pada pendapatan asli daerah (PAD) yang terus mencatatkan keuntungan sejak tahun 2011, Bank DKI sendiri berhasil mencatatkan aset dengan pertumbuhan hingga 49,02%."Jadi berdasarkan catatan pertumbuhan tersebut pemerintah harus terus memacu pertumbuhan dan perkembangan Bank DKI dengan menyuntikan dana penyertaan," jelas Herry.Seperti di beritakan sebelumnya tarik ulurnya kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara (KUAPPAS) menyulut spekulasi tentang dicoretnya anggaran penyertaan modal pemerintah pada beberapa BUMD. Salah satunya adalah Bank DKI.Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi B DPRD DKI Slamat Nurdin dari PKS menanggapi bahwa hal tersebut tidak benar. Menurutnya, DPRD juga terus mendorong Bank DKI karena memberikan sumbangan besar bagi PAD DKI Jakarta."Kami tidak mencoret tetapi kami (DPRD) lebih mendorong agar Bank DKI lebih terus berkembang. Untuk itu penyertaan modal bagi Bank DKI pada tahun 2013 sebesar 450 miliar di pandang sebagai keberpihakan," jelas Slamat kepada Bisnis, Rabu (5/12).Lebih lanjut Slamat menjelaskan beberapa penolakan dalam KUAPPAS tersebut lebih kepada pengkajian apa yang harus dilakukan ke depan."Kami minta agar dalam pengkajiannya bisa menyertakan apa yang harus dilakukan karena BUMD yang menyumbang terbesar adalah Bank DKI," tegasnya.Soal target Bank DKI yang ingin go public, Slamat hanya menjabarkan bahwa sebelum melakukan Initial Public Offering (IPO) Bank DKI harus bisa lebih berhasil dari BUMD lain. (bas) 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : News Editor
Sumber : Emanuel Tome Hayon

Topik

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper