Bisnis.com, JAKARTA—PT Bank Rakyat Indonesia Tbk siap mengambil alih kredit usaha rakyat (KUR) menjadi produk bank BUMN itu, jika pemerintahan Joko Widodo nanti memutuskan tak meneruskan program tersebut.
“KUR ini kan diawali produk dari pemerintahan SBY [Susilo Bambang Yudhoyono], sudah sekitar 6 tahun, kami menunggu saja, kalau yang baru nanti tidak berkenan, akan kami ambil jadi produk KUR BRI,” ujar Direktur UMKM BRI Djarot Kusumayakti di Jakarta, Rabu (3/9/2014).
Dia menegaskan sejauh ini BRI cukup nyaman menjalankan program KUR. BRI pun telah banyak berinvestasi untuk mengembangkan program tersebut. Menurutnya tidak semua bank penyalur KUR nyaman dengan program tersebut.
Meskipun begitu dia tidak menampik seandainya hal tersebut terealisasi biaya yang dibutuhkan BRI juga akan bertambah. “Inflow memang tinggi tapi outflow-nya juga. Ada biaya overhead cost, tapi kami merasa nyaman di situ [KUR],” katanya.
KUR adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM dan koperasi yang feasible namun belum bankable. Program ini diluncurkan pada 5 November 2007. Sampai Juli 2014, terdapat tujuh bank nasional yang menyalurkan KUR yakni BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah.
Berdasarkan data Komite KUR Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hingga Juli 2014 total plafond KUR mencapai Rp146,3 triliun dengan outstanding Rp44,5 triliun. Jumlah debitur tercatat sebanyak 11 juta lebih dengan rata-rata kredit Rp12,9 juta per debitur. Adapun non performing loan (NPL) tercatat 3,7%.
Hingga Juli 2014, BRI adalah penyalur KUR terbesar dengan total plafond mencapai Rp105,15 triliun. Selain sektor ritel, BRI juga menyalurkan KUR di sektor mikro dengan plafond masing-masing Rp19,5 triliun dan Rp85,6 triliun.
