Bisnis.com, JAKARTA—Delapan kursi bos perusahaan pelat merah tengah kosong, dan dalam waktu dekat pemerintah akan menentukan direktur utama BUMN menyusul telah ditetapkannya bos baru di PT Pertamina (Persero) serta PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Tercatat, tiga kursi bos emiten badan usaha milik negara (BUMN) yang kosong akan segera terisi dengan dilakukannya seleksi calon-calon direksi oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian BUMN.
Ketiga kursi direktur utama emiten BUMN itu adalah PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., yang ditinggalkan Arief Yahya setelah menjadi Menteri Pariwisata.
Kemudian, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang ditinggalkan Dwi Soetjipto menjadi dirut PT Pertamina (Persero), dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. yang akan ditinggalkan Emirsyah Satar akibat masa jabatannya berakhir.
Sekretaris Menteri BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan pemerintah melalui Kementerian BUMN tengah meminta tim asesor untuk melakukan asesmen terhadap calon-calon direksi emiten BUMN.
"Kalau Telkom asesmen sudah selesai, sedangkan Garuda dan Semen Indonesia masih dalam proses," ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (5/12/2014).
Calon direksi yang diseleksi, sambungnya, berasal dari internal dan eksternal. Calon-calon terbaik, nantinya akan direkomendasikan kepada tim penilai akhir yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.
Pemerintah menyeleksi minimal tiga calon bagi masing-masing posisisi dirut emiten BUMN. Tim asasemen eksternal hanya melaporkan kepada Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno untuk kemudian diasasemen di tim penilai akhir.
Rini Soemarno mengatakan syarat utama bagi calon direksi BUMN adalah memiliki kompetensi untuk memimpin perusahaan kelas global. Hal itu dimaksudkan sebagai persiapan BUMN untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA) yang akan mulai berlaku tahun depan.
Asasemen yang dilakukan Kementerian BUMN diklaim memiliki perbedaan pada sisi kompetensi global dibandingkan periode sebelumnya. Asasemen lokal BUMN dinilai memiliki standar lebih rendah bila dibandingkan global assasement.
"Sekarang semua tim manajemen direksi yang dalam proses asasemen seperti Pertamina, Garuda, Telkom, akan diasesmen dengan standar global," katanya secara terpisah.
Dia menegaskan, asasemen global tersebut menjadi salah satu bentuk kesiapan perusahaan-perusahaan pelat merah dalam menghadapi MEA. Tahun depan, BUMN harus siap untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah berstandar global.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan efisiensi dengan cara merampingkan jumlah direksi BUMN sesuai dengan kebutuhan. Perampingan direksi akan dilakukan seperti yang terjadi pada PT Pertamina (Persero).
Seleksi dirut BUMN, sambungnya, akan tetap dilakukan melalui tahap yang ketat termasuk meminta asasemen dari lembaga konsultan sumber daya manusia (SDM) independen. Pemerintah menunjuk dua konsultan eksternal yakni PT Bianaman Utama-PPM dan PT Daya Dimensi Indonesia.
Berdasarkan sumber di Kementerian BUMN, untuk posisi Dirut Garuda Indonesia, nama Dirut PT Citilink Indonesia Arif Wibowo telah empat kali dipanggil oleh Rini. Belum diketahui, pemanggilan Arif tersebut merupakan bagian dari proses seleksi bos maskapai pelat merah tersebut.
Selain tiga emiten BUMN, terdapat 4 kursi dirut BUMN lainnya juga masih kosong. Diantaranya PT Pindad (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Perum Bulog, dan Perum Navigasi.
Garuda dan Telkom, telah menjadwalkan untuk menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada bulan ini. Sedangkan, Semen Indonesia belum mengumumkan rencana RUPSLB karena Dwi Soetjipto baru mundur secara resmi pada Senin (1/12/2014) lalu.
Kekosongan posisi juga terjadi di sejumlah kursi komisaris BUMN. Komisaris PT Pertamina Bambang Brojonegoro mengundurkan diri dari jabatannya karena diangkat sebagai Menteri Keuangan.
Kemudian, Basuki Hadi Muljono, komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., yang diangkat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta M. Nasir Komisaris PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) yang diangkat sebagai Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta seluruh jajaran menteri Kabinet Kerja diharuskan untuk melepas jabatan lain termasuk jabatan sebagai direksi dan komisaris BUMN. Hal itu dilakukan guna menghindari konflik kepentingan pada jabatan tersebut.
Berikut daftar kursi kosong pejabat BUMN:
BUMN (Posisi)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (direktur utama)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (direktur utama)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (direktur utama)
PT Pindad (Persero) (direktur utama)
PT Angkasa Pura II (Persero) (direktur utama)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (direktur utama)
Perum Bulog (direktur utama)
Perum Navigasi (direktur utama)
PT Pertamina (Persero) (komisaris)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (komisaris)
PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) (komisaris)
Sumber: Kementerian BUMN, diolah.
