Adapun pengaduan yang paling kencang didengungkan yaitu perihal investasi bodong yang ditawarkan oleh jasa keuangan nonbank ilegal.
Kepala Regional 3 Otoritas Jasa Keuangan Sukamto mengatakan meningkatnya pengaduan masyarakat Jawa Timur disulut oleh maraknya eksistensi jasa keuangan bodong. Bak gayung bersambut, masyarakat pun meladeni karena tertipu iming-iming investasi dengan imbal hasil instan.
"Pengaduan meningkat signifikan. Dari 400 keluhan di triwulan I/2015 menjadi hampir 700 pengaduan di triwulan II/2015 Yang paling banyak keluhan penipuan yaitu di Kediri kemudian disusul Malang," katanya saat ditemui usai acara halal Bihalal Otoritas Jasa Keuangan Regional 3 di Surabaya, Selasa (4/8/2015).
Menurutnya, imbas dari pelemahan ekonomi tidak dapat dianggap enteng. Nyatanya, semakin banyak oknum yang menghalalkan segala cara. Di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang tertipu karena mengharapkan hasil investasi bernilai tinggi dan instan.
Kepala OJK yang membawahi regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara itu menerangkan, jasa keuangan ilegal seringkali melakukan praktik investasi bodong bermodelkan asuransi dan koperasi. Mereka dengan sengaja membuka usaha tanpa meminta izin kepada otoritas berwenang, yaitu OJK.
"Mereka membungkus usahanya dengan izin dari perusahaan konsultasi keuangan yang bodong juga, untuk mengkamuflase calon investor," terangnya.
Skema yang sering dilakukan pemilik usaha investasi bodong yaitu Skema Piramid. Skema ini setipe dengan arisan berantai atau multi-level marketing.
Adapun sistemnya yaitu investor incumbent bertugas mencari investor baru agar mampu mendapatkan dividen dan komisi.
"Skema itu [Skema Piramid] gencar dilakukan di Kediri. Di sana banyak pengusaha di kampung yang belum paham metode investasi yang benar," terangnya.
Untuk mengurangi praktik investasi bodong di Jawa Timur, OJK Regional 3 telah bersinergi dengan Pemerintah Daerah di tiap kota dan Kabupaten sekaligus badan resor kriminal setempat.
"Selain OJK yang bertugas mengawasi jalannya industri jasa keuangan, peran Pemda juga sangat penting agar tidak sembarang kasih izin buka praktik usaha," imbuhnya.
OJK Regional 3 akan mengusust tuntas investasi bodong melalui satuan tugas (satgas) pengendalian . Hal ini sesuai dengan kebijakan baru OJK dalam rangka menstimulasi perekonomian yang dirilis baru-baru ini.
OJK mengeluarkan 35 kebijakan baru yang terdiri dari 12 kebijakan di sektor perbankan, 15 di sektor pasar modal, empat kebijakan di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dan empat kebijakan di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
"Memerangi investasi bodong menjadi kebijakan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen," ucapnya.
Ditemui di kesempatan yang sama, Deputi Bidang Bisnis PT Pegadaian (Persero) Surabaya 1 Hakim Setiawan berharap langkah OJK memerangi investasi bodong segera dieksekusi.
Pasalnya, korban akan semakin bertambah apabila tidak segera diberantas. Apalagi, praktik pegadaian ilegal atau abal-abal juga semakin meresahkan.
"Di Surabaya saja, praktik Pegadaian ilegal jumlahnya sudah ratusan. Mereka asal saja buka praktek di pinggir jalan. Ada yang pakai papan nama, ada yang tidak. itu membahayakan iklim investasi," ungkapnya.
Umumnya, pegadaian ilegal melakukan praktik tipu komoditas emas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
