Bisnis.com, JAKARTA - Komisi IX DPR meminta pemerintah untuk mengubah paket Ina DBGs dalam jaminan kesehatan nasional yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan.
Pasalnya paket Ina DBGs dinilai menjadi hambatan terbesar bagi rumah sakit swasta untuk bersedia melayani pasien dari peserta BPJS Kesehatan.
"Tarif Ina CBGs ini tidak sesuai dengan kondisi rumah sakit swasta. Rendahnya partisipasi rumah sakit swasta disebabkan karena adanya tarif paket ini," kata Anggota Komisi IX Andi Fauziah, Senin (7/9/2015).
Menurutnya, dengan adanya penetapan harga dan jenis obat, maka rumah sakit swasta tidak bisa mengambil untung sedikitpun. Padahal, biaya yang dikeluarkan rumah sakit swasta untuk membayar tenaga kerja sangat besar.
Ini berbeda dengan rumah sakit milik pemerintah, di mana gaji pekerja dan biaya pembelian alat kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Kalau swasta harus bayar gaji pekerja dan pembelian alat sendiri. Ini harus dipikirkan juga oleh pemerintah."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
